DEPOKNET - Pemerintah melalui Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 mengancam pihak yang memalsukan hasil tes Covid-19 dengan hukuman pidana empat tahun penjara. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dari segi hukum pidana, tindakan menyediakan surat keterangan dokter palsu dapat dijatuhkan sanksi pidana. “Sanksi diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 267 ayat 1, pasal 268 ayat 1 dan 2, yaitu pidana penjara selama 4 tahun," ujar Wiku Adisasmito, melalui pernyataan tertulisnya seperti dikutip dari Tempo.co.id, Jumat (1/1/2021) Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat menghindari melakukan praktik kecurangan tersebut. Bahkan bila ada masyarakat yang mengetahui perbuatan itu terjadi, diminta agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebab, jika dibiarkan dapat berdampak pada penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat tidak terkendali. Dan bahayanya lagi, dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa. “Apabila orang yang ternyata positif, namun menggunakan surat keterangan yang palsu dan akhirnya menulari mereka yang berada di kelompok masyarakat yang rentan," jelas Wiku Adisasmito. Seperti diketahui, pengajuan pemeriksaan test Covid-19 semakin meningkat ketika pemerintah mewajibkan setiap orang yang melakukan perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru 2021 untuk membawa hasil test sebelum melakukan perjalanan baik melalui jalur udara, darat maupun laut. Lonjakan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan jalan pintas dengan membuat pemalsuan hasil pemeriksaan test Covid 19 agar tidak terkena sanksi yang sudah ditetapkan. (Ant/CPB/DepokNet)