DEPOKNET | Komisi D DPRD Kota Depok menegaskan RSSG dan Porprov 2026 sebagai program prioritas yang harus berjalan maksimal. Namun, mereka mengkritisi penurunan anggaran di dua OPD, yang dikhawatirkan menghambat efektivitas program penting kota ini.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi D, Siswanto SH, usai rapat kerja Komisi D dengan 14 OPD leading sektor di ruang paripurna, Senin (15/9). Rapat tersebut digelar untuk meninjau secara rinci rencana kerja masing-masing OPD dalam RAPBD 2026.
Dinas Pendidikan menjadi sorotan utama dengan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang progresif. Tahun depan, 49 sekolah swasta akan menerima alokasi anggaran sekitar Rp 12,5 miliar. Program ini dinilai sebagai langkah inovatif Wali Kota Depok, Supian Suri, dalam memberikan pendidikan berkualitas tanpa membebani masyarakat.
“RSSG adalah kebijakan yang progresif. Saat banyak daerah lain kebingungan membuat sekolah gratis, Depok berhasil menciptakannya. Komisi D akan mengawal program ini agar tepat sasaran,” ujar Siswanto.
Selain pendidikan, perhatian Komisi D juga tertuju pada Porprov 2026. Disporiwiyata menargetkan Depok tampil maksimal sebagai tuan rumah. Kesuksesan even empat tahunan ini diprediksi memberi efek ekonomi luas bagi kota, termasuk sektor perhotelan, UMKM, dan pariwisata.
Kemudian, rapat juga menyoroti sisi miris RAPBD 2026. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mengalami penurunan pagu anggaran dibanding tahun sebelumnya, yang diduga menandakan program kurang efektif. Begitu pula di Bagian Kesejahteraan (Kesra), insentif untuk pembimbing rohani dipangkas dari 2.000 menjadi 1.000 penerima manfaat.
Siswanto menegaskan, pengawasan DPRD melalui Komisi D sangat penting agar program prioritas berjalan maksimal dan anggaran tepat sasaran.
Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat OPD, termasuk Kepala Bappedalitbang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnaker, DP3AP2KB, Disporwiyata, KONI, KORMI, Bagian Kesra, Direktur RSUD ASA & RSUD KISA, serta Kepala BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Cabang Depok.
Dengan pengawasan ketat Komisi D, RSSG dan Porprov 2026 diharapkan dapat berjalan sukses, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan anggaran OPD terkait.
