DEPOKNET – Pemerintah kota (Pemkot) Depok menyatakan tidak akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang sudah berdiri tapi belum memiliki IMB.
Pemkot Depok hanya akan memberikan sanksi administrasi serta “kompensasi” berupa kontribusi dari pemilik bangunan terhadap Corporate social responsibility (CSR) yang harus mereka lakukan.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Walikota Depok, Mohammad Idris usai menghadiri kegiatan Tarawih Keliling di Kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis, Jumat malam (9/06/2017).
“kita memperhatikan mana yang lebih maslahat untuk pembongkaran dan sebagainya, akhirnya kita memilih memberikan sanksi dan kompensasi untuk memberikan kontribusi penekanan terhadap CSR yang harus mereka lakukan,” ungkap Walikota Depok, Mohammad Idris.
(Baca ulang: http://www.depoknet.com/pemkot-depok-gak-ada-duit-bongkar-bangunan-tanpa-imb/)
Saat dimintai pendapatnya terkait pernyataan walikota Depok tersebut, Sekretaris LSM Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) kota Depok, Albertus John Morris menanyakan penentuan dan sistem penyaluran “kompensasi” berupa kontribusi Corporate social responsibility (CSR) dari investor atau pemilik bangunan yang bangunannya melanggar aturan atau belum memiliki IMB.
“Jika hal ini tidak diperjelas, maka bisa jadi celah bagi oknum aparat yang nakal untuk bermain. Apa mungkin hal ini diputus sendiri oleh walikota, baik mengenai jumlah maupun penyalurannya,” tanya John Morris.
John Morris menambahkan, tidak ada tersebut dalam aturan tentang bangunan dan IMB yang mengatur soal penetapan “kompensasi” berupa kontribusi Corporate social responsibility (CSR) dari investor atau pemilik bangunan yang bangunannya melanggar aturan dan belum memiliki IMB.
“Marwah Perda Bangunan dan IMB jadi semakin hilang, apalagi pemkot belum pernah mengungkap data selama ini terkait jumlah penyaluran CSR dari para pemilik bangunan yang membandel, hati-hati aaahh…, takutnya kecolek saber pungli,” timpal pria kelahiran Maumere NTT ini mengingatkan.
Diuraikan John Morris, CSR harusnya tidak perlu dikait-kaitkan dengan perizinan bangunan, sebab CSR merupakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tanggapan yang bernada sama juga hadir dari Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo, S.Sos. Hendrik menyebut CSR tidak bisa dijadikan “kompensasi” terkait pelanggaran bangunan.
“Hehehe…CSR gak bisa dong dijadikan kompensasi, bangunan yang melanggar ya harus ditindak tegas,” ujar Hendrik.
Terkait anggaran pembongkaran, menurut Hendrik harusnya aparat khususnya Satpol PP kota Depok sudah paham kegiatan itu harus ada, namun dirinya mempertanyakan kenapa tidak diajukan untuk dibahas dan ditetapkan.
“Kan sudah paham dari dulu kalo pembongkaran harus ada, kenapa tidak diajukan untuk kita tetapkan,” sebut HTA, sapaannya. (CPB/DepokNet)
