DEPOKNET – Akibat lambatnya penyerapan anggaran oleh Dinas PUPR kota Depok diyakini menjadi salah satu penyebab mengapa secara tiba-tiba Dinas PUPR membuat kebijakan proses pemilihan barang/jasa untuk beberapa kegiatan proyek konstruksi tahun anggaran 2022 dilakukan dengan metode e-purchasing.
Hal tersebut diungkapkan ketua Arema Nusantara kota Depok, Anton Sujarwo menanggapi adanya tiga proyek konstruksi pada Dinas PUPR kota Depok yaitu pekerjaan Penataan Jalan Margonda Raya (Lanjutan) senilai Rp 30 Miliar, Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kartini senilai Rp 20 Miliar, dan Rekonstruksi Jalan Akses UI (Jl. Komjen Pol. M. Yasin) senilai Rp 7,5 Miliar yang proses pemilihan barang/jasanya ditetapkan melalui e-purchasing.
“Saya yakin kebijakan ini sebenarnya diambil untuk menutupi kelemahan dinas PUPR dalam faktor penyerapan anggaran. Bayangkan saja, ini sudah bulan Agustus, tapi kegiatan lelang atau tender di PUPR belum juga digelar,” ujarnya
Ditambahkan Anton, seharusnya pihak PUPR Depok konsisten dengan metode Tender yang telah ditetapkan sejak awal terhadap tiga proyek tersebut dan tidak malah merubahnya secara tiba-tiba dengan metode e-purchasing pada bulan Agustus.
“Dinas PUPR sepertinya sudah sangat terdesak sekali. Satu sisi mereka sudah terlalu asik dengan kebiasaan buruk mereka tiap tahun yakni lambat melakukan serapan anggaran, tambah lagi tekanan pimpinan untuk segera melaksanakan kegiatan mengingat waktu efektif pelaksanaan pekerjaan yang tinggal tiga bulan lagi ini,” sebut Anton
Soal alasan yang disampaikan kepala Dinas PUPR Depok bahwa tiga titik lokasi yang dipilih dengan menggunakan metode e-purchasing itu merupakan proyek strategis kota, Anton menilai itu hanya alasan lips service semata agar seolah-olah sudah memenuhi syarat aturan.
“Masa iya cuma tiga proyek itu aja yang merupakan proyek strategis kota, terus yang lain opo bukan. Kalau mau sekalian aja semua proyek konstruksi pakai mekanisme e-katalog, gak usah ada lelang biar pengusaha asal Depok cuma kebagian PL atau biar jadi penonton semua,” ucapnya
Soal adanya dugaan yang menyebut akan terjadi kongkalikong dan jadi bahan bancakan pihak-pihak tertentu karena proses pemilihan penyedia barang/jasa akan dilakukan dengan metode e-purchasing, Anton menyatakan tudingan itu wajar saja muncul mengingat kebijakan dinas yang tak lazim dan dibuat secara mendadak.
“Ibarat kita mau pergi ke Bandung, seperti biasa sudah direncanakan sejak awal akan lewat puncak, tapi ujug-ujug berubah malah lewat tol, ya wajar kan lantas timbul pertanyaan dan dugaan tertentu,” pungkasnya. (Ant/CPB/DepokNet)
