DEPOKNET – Teriakan DPRD kota Depok melalui Komisi A DPRD Depok yang tegas meminta dilakukan pembongkaran bangunan ruko itu, lantaran tidak ada akses masuk untuk mobil pemadam ke dalam bangunan Margonda Residence 1 dan 2. Sehingga ketika terjadi kebakaran, mobil damkar akan terhalang dan tidak bisa bermanuver menuju bangunan apartemen yang ada di bagian dalam.
Namun, teriakan dewan yang disampaikan melalui surat rekomendasi DPRD Kota Depok yang ditujukan kepada Walikota Depok dengan Nomor: 172/324-DPRD tertanggal 8 Juni 2016 Perihal Rekomendasi terkait Apartemen Margonda Residence (Mares) 1 dan 2 yang dinyatakan melanggar Peraturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran dan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Syarat Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan belum juga ditindak lanjuti oleh Walikota dan pihak Pengelola Mares. (Baca http://www.depoknet.com/ruko-mares-belum-dibongkar-lsm-sindir-suara-dewan-cuma-gluduk/)
“Pemkot jangan lempar lagi ke dewan untuk mencari solusi, rekomendasi DPRD sudah sangat jelas agar bongkar yg tidak sesuai. dan Komisi A tidak akan panggil pengelola mares, tidak ada urusan kami dengan pengelola. Komisi A akan panggil pemerintah dalam hal ini Dinas yg memiliki kewenangan terkait,” tegas Hamzah melalui pesan singkatnya kala itu.
Sikap Pemerintah Kota Depok yang mengulur-ulur waktu dengan tidak segera menjalankan rekomendasi DPRD kota Depok menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat, mengapa rekomendasi tegas DPRD Kota Depok yang meminta dibongkarnya bangunan ruko Mares tidak juga dilaksanakan oleh pengembang maupun Tim Penertiban Terpadu Kota Depok.
Jawaban terkait tidak punya nyalinya aparat pemerintah kota Depok merespon surat rekomendasi Dewan terkait Apartemen Mares mulai terbuka jelas yakni saat pihak Cempaka Grup yang merupakan perusahaan property pengembang Apartemen Margonda Residence 1, 2, 3, 4, dan 5 melakukan kegiatan Topping Off apartemen Green Lake View di wilayah Cimanggis, akhir Februari lalu (25/2).
Adalah hadirnya mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang turut serta menekan tombol tanda pelaksanaan Topping Off Cheremony pembangunan Tower Alamada Green Lake View bersama para petinggi Cempaka Grup salah satunya Teddy Budianto, CEO Cempaka Grup.
Hadirnya bekas “orang nomor satu” di kota Depok ini sontak menjadi pembicaraan masyarakat luas, umumnya membahas terkait kapasitas Nur Mahmudi Ismail berada ditengah-tengah petinggi dan pemilik saham Cempaka Grup tersebut.
“Yang punya kapasitas melakukan peresmian kegiatan topping off di perusahaan besar seperti itu pastinya para petinggi perusahaan atau para pemegang saham, jadi silahkan analisa sendiri apa kapasitas Nur Mahmudi disitu,” ungkap salah seorang anggota DPRD kota Depok minggu lalu disela-sela kegiatan Musrenbang Tahun 2017 di Hotel Bumi Wiyata (16/3)
Dirinya menyebut, sampai kapan pun teriakan terkait pelanggaran apartemen Mares tidak akan dieksekusi oleh aparat pemerintah kota Depok khususnya tim penertiban terpadu kota Depok mengingat sosok Nur Mahmudi Ismail yang terus membayangi keberadaan dan kehadiran bisnis property Cempaka Grup di kota Depok.
“Jangankan LSM, Dewan aja rekomendasinya dicuekin. Tempo hari gue denger Pradi (Wakil Walikota) mau sikapi permasalahan bangunan bermasalah salah satunya Mares 1 dan 2, tapi sampe saat ini gak jelas juga kan ujung hasilnya. Jadi ngimpi ajalah penegakan Perda terkait perizinan bangunan di kota Depok bisa dijalankan dengan benar jika masih tebang pilih seperti ini, dan ini bakal jadi preseden buruk pastinya buat perkembangan bisnis properti lainnya di kota Depok,” sindir anggota Dewan ini. (CPB/DepokNet)
