DEPOKNET – Dalam Peraturan Daerah (Perda) kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan, pada Pasal 152 Ayat 2 huruf “i” disebutkan, setiap penyelenggara ataupun pemilik bangunan di kota Depok, mempunyai kewajiban untuk mempergunakan fasilitas air minum yang dikelola oleh Pemerintah untuk bangunan yang sudah tersedia jaringan air bersih, bagi bangunan fungsi hunian, fungsi usaha dan rumah susun.
Mengacu pada aturan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok telah melayangkan surat kepada beberapa penyelenggara ataupun pemilik dan pengguna bangunan yang berada di daerah ataupun jalur yang sudah tersedia jaringan pipa distribusi PDAM.
Direktur Umum (Dirum) PDAM Tirta Asasta Depok, EE Sulaeman mengungkapkan, setiap penyelenggara ataupun pemilik dan pengguna bangunan di kota Depok, seperti apartemen, perumahan, hotel, mall, pabrik, rumah sakit, ruko, kantor, serta bangunan instansi pemerintah maupun swasta lainnya diwajibkan untuk menggunakan air PDAM dan tidak menggunakan sumber air tanah ataupun sumber lainnya.
“Kita sudah melayangkan surat kepada mereka untuk menggunakan air PDAM dan untuk tidak menggunakan air dari sumber lain. Langkah kita ini merujuk pada Perda kota Depok tentang Bangunan dan IMB,” ungkap EE. Sulaeman saat dijumpai DEPOKNET di ruang kerjanya, Kamis (24/11).
Bagi penyelenggara ataupun pemilik dan pengguna bangunan yang belum ada ataupun berada jauh dari cakupan jaringan pipa air PDAM yang sudah terpasang saat ini, Direksi PDAM yang terkenal ramah dengan semua kalangan media dan aktifis LSM ini mengatakan, PDAM Tirta Asasta siap melakukan kerjasama dengan penyelenggara atau pemilik dan pengguna bangunan untuk memasang jaringan pipa distribusi dengan biaya pemasangan dibebankan kepada mereka.
Terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan air minum seperti yang termaktub dalam Perda Bangunan dan IMB, Dirum PDAM Tirta Asasta ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Depok.
“Yang pasti setau saya ada sanksinya, namun itu menjadi kewenangan aparat Pemkot, bukan urusan dan ranah kami sampai kesana,” jelasnya.
Namun pihaknya tetap melakukan pengawasan, pendataan dan himbauan terhadap para penyelenggara ataupun pemilik dan pengguna bangunan khususnya bangunan niaga dan industri di kota Depok yang belum menggunakan fasilitas air PDAM.
Pemilik Bangunan Bisa Dikenakan Sanksi
Secara terpisah, Koordinator Kelompok Kerja Pengawasan Bangunan (Pokja Wasbang) kota Depok, Syahroni menilai penyelenggara ataupun pemilik dan pengguna bangunan di kota Depok yang tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diamanatkan dalam Perda Bangunan dan IMB, dapat dikenakan sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 160 Perda dimaksud.
Sanksi yang dimaksudnya, setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan bangunan dan/atau penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Perda Bangunan dan IMB dapat dikenakan sanksi administratif.
“Sesuai perda, sanksi administratif yang dapat dikenakan dari mulai peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan IMB juga SLF hingga pembongkaran bangunan. Sanksi itu diluar dari sanksi denda administratif yang juga dapat dikenakan,” tegas Syahroni.(CPB/Mel/DepokNet)
