Depoknet.com – Aduan mengenai sengketa kepemilikan lahan di wilayah Leuwinanggung, Depok, kembali menjadi perhatian Komisi A DPRD Kota Depok. Di Rapat Dengar Pendapat (RDP) menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengintervensi kasus tersebut, mengingat persoalan tanah warisan itu sudah diselesaikan melalui mekanisme hukum dan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
Babai Suhaimi, Sekretaris Komisi A yang juga legislator dari Fraksi PKB, menjelaskan bahwa aduan ahli waris Leuwinanggung terkait klaim tanah yang kini telah berdiri empat Sekolah Dasar (SD) milik Pemkot Depok telah disikapi secara prosedural.
Ia menyebutkan bahwa pihak ahli waris sudah menempuh jalur hukum sebelumnya, dan keputusan yang dihasilkan pengadilan memperjelas status kepemilikan tanah.
“Kemudian tadi juga ada yang mengadukan tentang masyarakat di wilayah Leuwinanggung yang berkaitan dengan persoalan tanahnya yang mereka klaim itu sebagai tanahnya, sebagai ahli warisnya yang memang sejak awal tanah tersebut sudah dibangun sekolah, kan seperti itu, 4 SD yang ada di sana,” kata Babai Suhaimi saat menanggapi aduan tersebut (4/11).
Lebih lanjut, Babai Suhaimi menekankan bahwa proses gugatan perdata antara ahli waris dan Pemerintah Kota Depok telah rampung.
“Namun saya melihat bahwa dari apa yang disampaikan itu ternyata mereka sudah melakukan proses hukum. Ada gugatan dari ahli waris kepada pemerintah kota yang kan dan hasil keputusan pengadilan negeri kota depok buat tanah tersebut adalah aset pemerintah kota depok,” jelasnya.
Atas dasar adanya keputusan hukum tersebut, Babai Suhaimi menyatakan bahwa DPRD wajib menghormati proses yudikatif dan tidak memiliki dasar untuk mencampuri putusan pengadilan. Ia lantas menyarankan jalan keluar bagi ahli waris.
“Nah, karena yang kan pengaduan masyarakat Leuwinanggung dalam hal ini ahli waris tanah tersebut bahwa proses tersebut sudah masuk dalam ranah hukum, tentu kita tidak bisa mencampuri, makanya kita serahkan yang mereka untuk melakukan gugatan kembali. Kalau memang ada novum baru yang bisa digunakan untuk sebagai dasar untuk melakukan gugatan,” paparnya.
Mengakhiri penjelasannya, legislator dari PKB itu menegaskan kembali bahwa posisi dewan adalah mendorong masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum yang berlaku, bukan mencabut putusan yang sudah ada.
“Nah, mereka ngadu kepada kita, tentu kita tidak bisa mencampuri. Karena sudah ada keputusan hukum, ya, sehingga kita sarankan untuk melakukan gugatan kembali,” pungkas Babai Suhaimi. (Am Depoknet)
