DEPOKNET – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat akan mendorong penambahan sekolah berbasis penduduk khususnya SMA dan SMK. Hal itu dimaksudkan agar warga masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan layanan pendidikan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing.
Rencana tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad saat dirinya berdialog dengan warga masyarakat kota Depok dalam kegiatan pengobatan dan cek kesehatan gratis di kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis kota Depok, Sabtu (24/11).
Selain itu kata Hasbullah, adanya pembangunan sekolah berbasis penduduk ini juga akan memperkecil biaya yang akan dikeluarkan orang tua.
Hasbullah mengilustrasikan jika ada siswa tinggal di Cimanggis dan harus sekolah di wilayah Beji misalnya, maka orangtua siswa tersebut harus mengeluarkan minimal 20 ribu rupiah tiap harinya.
“Kalau dikali tiga tahun sudah berapa? Tapi kalau ada sekolah di wilayah Cimanggis, orangtua siswa mungkin cukup hanya mengeluarkan Rp 5 ribu rupiah perharinya,” terangnya.
Diuraikan oleh anggota DPRD Provinsi dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, idealnya kota Depok harus menambah 25 sekolah lagi setingkat SMU Negeri yang terdiri dari SMA umum, STM, SMEA, dan SMK.
Jadi tambahnya, dengan tambahan 25 unit sekolah negeri baru itu, maka minimal akan ada 2 sekolah setingkat SMU atau SMK di masing-masing kecamatan yang ada di kota Depok.
Dijelaskannya, Pemprov Jawa Barat pada APBD Tahun Anggaran 2016 telah menganggarkan untuk pembebasan lahan SMA Negeri 11 kota Depok yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan letaknya di perbatasan antara kecamatan Sukmajaya dan Cilodong.
Untuk Tahun Anggaran 2018, akan dianggarkan untuk pembebasan lahan yang akan dibangun SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 kota Depok. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 akan dianggarkan untuk pembebasan lahan SMA Negeri 12 di wilayah kecamatan Cipayung.
“Harapan saya selama menjabat di DPRD Provinsi, akan terbangun 1 sekolah baru tiap tahunnya di kota Depok,” jelas Hasbullah Rahmad.
Selain sekolah, Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 Dapil Kota Depok dan Bekasi Nomor urut 1 ini pun akan mendorong Pemprov Jawa Barat agar mau maksimal membantu keberadaan Puskesmas di kota Depok dapat beroperasi 24 jam.
“saat ini kota Depok sudah ada 11 Puskesmas di masing-masing kecamatan, namun baru 5 Puskesmas yang beroperasi 24 jam, artinya masih ada 6 Puskesmas yang belum 24 jam. Saya akan berupaya agar Pemprov Jabar mau membantu untuk itu,” tegasnya. (AM/DepokNet)
