DEPOKNET – “Prestasi, kinerja dan inovasi bukan ukuran untuk promosi di Kota Depok saat ini, yang penting…aaahh tau sendiri lah,” begitu seloroh salah satu ASN di jajaran Pemkot Depok ketika diwawancara DepokNet perihal mutasi jabatan yang baru dilakukan oleh Walikota Depok, Jumat (10/5/2019).
Rasa penasaran dengan ucapan ASN yang tidak mau disebutkan namanya itu muncul, karena jawaban DepokNet yang bukan ASN pastinya berbeda dengan jawaban bapak ASN itu soal apa ukuran yang dipakai untuk promosi jabatan di jajaran Pemkot Depok yang beliau maksud.
Saat DepokNet belum bertanya lebih jauh, bapak itu spontan menjelaskan apa yang saat ini tengah berkembang di “kerajaan” Margonda Raya 54.
“Udah males aah, yang naek jabatan justru yang model begitu, kalau gak kerabat dekat, orang dekat, atau mereka yang orang asli Depok diutamakan, padahal saya sangat paham kapasitasnya, boro-boro prestasi atau inovasi, kinerjanya saja tidak menonjol,” seloroh ASN ini.
Dari daftar pejabat yang di mutasi kemarin katanya lagi, ada yang seharusnya sudah layak di promosi malah hanya rotasi, tapi sebaliknya yang biasa-biasa saja malah dapat promosi.
“Bahkan ada yang tahun lalu promosi tahun ini dapat promosi lagi ke jabatan startegis. Makanya sekarang mah kerja standar aja, yang biasa-biasa aja, kali kali aja naik jabatan” tuturnya sambil tertawa lebar.
10 Tahun dibawah kepemimpinan Walikota yang lama, ASN itu tadinya berharap besar ada perubahan dan perbaikan yang fundamental di tubuh jajaran birokrasi Pemkot Depok ketika kepemimpinan Walikota berganti di 2016 lalu
“Tapi ternyata sama aja bang, abang sering sebut mereka sebagai Rezim, buat saya mirip kayak kita nonton panggung lenong. Karena penempatan ASN dilakukan seperti tidak serius dan tidak didasarkan pada penilaian yang objektif dan proporsional,” ujarnya
Padahal penempatan ASN yang didasari penilaian yang objektif dan proposional itu sangat penting karena performa Pemkot dalam memberikan pelayanan salah satunya ditentukan dari kemampuan Pejabat ASN.
“Makanya mulai banyak ASN yang kecewa, tidak diperlakukan secara adil akhirnya masuk ke BSH,” ucap ASN ini.
BSH? Apa itu BSH timpal saya. Ooh, Barisan Sakit Hati ternyata setelah dijawab ASN itu sambil senyum, dan kata beliau, jumlahnya terus bertambah di jajaran Pemkot Depok.
Spirit dan etos kerja ASN terus melemah karena sistem promosi dengan pola primordial yang diterapkan di Pemkot Depok. Itu tidak bisa dipungkiri kata beliau mengingat telah berulang kali penerapan promosi dan mutasi yang dilaksanakan malah hanya memunculkan kekecewaan dan sakit hati buat ASN terutama yang bukan kerabat dekat atau orang asli Depok.
“Kalau itu diterapkan di daerah mungkin bisa saja, tapi ini di level kota yang dekat dengan ibukota Jakarta kok malah diterapkan pola primordial, kan jauh diluar nalar dan ekspektasi kita sebagai ASN,” ungkapnya
Bapak ASN ini menilai, penempatan kerabat dekat, orang dekat dan khususnya ASN asli Depok hanya strategi dan upaya orang-orang asli Depok untuk mengamankan kepentingan menuju Pilkada Depok 2020.
“Berfikir politis boleh dan sah saja, tapi membangun kebersamaan tanpa skat pembeda di tatanan aparat birokrasi juga jauh lebih penting. Saya takutnya para pembisik walikota malah menyesatkan pak Wali kearah yang salah dalam membangun tatanan itu,” ucap ASN ini tanpa mau menyebut siapa para pembisik walikota yang dimaksudnya
ASN ini juga mengingatkan, bahwa persaingan antar daerah dalam memajukan wilayahnya masing-masing sangat dibutuhkan kebersamaan yang kuat dan bukan malah membangun perbedaan dengan muatan primordial kedaerahan.
“Jika itu terus dibiarkan, atau malah menjadi sebuah kebanggaan yang terus didengungkan, saya rasa kota Depok yang penduduknya prural ini akan jalan di tempat bahkan bisa saja mundur jauh ke belakang dibanding daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Walikota Depok baru saja melakukan mutasi pejabat di jajaran pemerintah kota Depok, Jumat (10/5/2019) lalu
Terdapat 136 orang pejabat eselon III dan IV dilantik oleh walikota bersamaan dengan pelantikan 2 orang pejabat eselon II hasil lelang jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta kepala Dinas Sosial. (CPB/DepokNet)
