Registrasi Pelanggan Baru PDAM Depok
Redaksi DepokNet (DNet)
DEPOKNET – Ujicoba penerapan Sistem Satu Arah (SSA) yang diberlakukan di ruas jalan Nusantara, Dewi Sartika, dan Arif Rahman Hakim mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, S.Pd, M.Hum.
Ditemui DEPOKNET usai dirinya memberikan pembekalan materi dalam kegiatan Rapat Kerja Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Balaikota Depok, Rabu (13/09/2017). Hasbullah mengatakan, selama pemerintah kota (Pemkot) Depok masih belum berani membuat jalan tembus, jalan baru, atau jalan tingkat, maka program SSA bukanlah solusi jitu untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yang ada.
Terkecuali kata pria yang biasa disapa Bang Has ini, pencanangan SSA baru masuk akal bila ruas jalan dari sawangan ke arah Margonda melalui simpang Siliwangi atau Simpang Apotik sudah dilebarkan minimal 8 meter sehingga sudah mampu menampung volume kendaraan yang sangat padat setiap harinya.
“Kalau ruas jalannya masih itu-itu juga, mau dibolak-balik juga masih tetap krodit. Sekarang dianggap lancar dalam sisi transportasi, tapi dalam sisi ekonomi lumpuh karena dibuat satu jalur. Dibuat model apapun akan tetap problem karena jumlah ruas jalan terbatas dan tidak bertambah,” sebut Bang Has.
Terkait pernyataan Walikota Depok dan Dinas Perhubungan (Dishub) kota Depok yang menyebut SSA sudah dikaji sejak 2014 yang lalu, Bang Has justru mengkritik langkah yang diambil oleh Pemkot Depok yang tidak melakukan apa-apa terkait penambahan ruas jalan selama ini hingga dilaksanakannya SSA.
“Kalau benar sudah dikaji sejak 2014, lalu selama dua setengah tahun ini mereka kemana saja? Nunggu apa mereka? Toh tetap diterapkan SSA itu sekarang. Emangnya dari 2014 ke 2016 jalannya nambah lebar? kan gak,” sindir mantan Wakil Ketua DPRD kota Depok periode 1999-2004 ini.
Harusnya kata Hasbullah, jika Pemkot Depok sudah memiliki ide, kajian dan perencanaan sejak 2014 tentang pemberlakuan SSA di Dewi Sartika, Nusantara ditambah dengan ruas Arif Rahman Hakim, maka sejak 2014 hingga 2016 tentunya ruas jalan yang diberlakukan khususnya Dewi Sartika sudah dilebarkan terlebih dahulu minimal 4 meter kanan dan kiri hingga ke titik pertemuan jalan Dewi Sartika dan Kartini hingga Simpang Siliwangi atau Simpang Apotik.
“Kalaupun ada hanya pengecoran, tapi lebar bahu jalan kan tetap sama, pemkot sama sekali tidak menambah volume jalan. Lantas sekarang taman ditengah jalan yang dikalahkan dan jadi korban. Jadi saya kira tidak krusial juga jika perencanaan dan kajiannya sudah sejak 2014 tapi baru diberlakukan 2017 tanpa melakukan pelebaran jalan,” ungkapnya.
Satu-satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ber-KTP kota Depok ini mengutarakan, sekalipun dikatakan oleh Pemkot jalur tersebut lancar dengan adanya SSA, tapi kenyataannya perekonomian mengalami kemunduran karena kendaraan dibuat satu jalur.
“Bayangkan coba ketika ada kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Dewi Sartika, menjadi lumpuh karena dibuat satu jalur, kan jadi rugi juga,” kata Bang Has.
Menurut pria kelahiran Lahat, 15 Juni 1971 itu, Pemkot Depok harus mendengarkan keluhan masyarakat seperti para pedagang dan warga sekitar jalur SSA karena hakekatnya warga masyarakat tersebut yang merasakan langsung dampak dari penerapan SSA.
Pemkot Kurang Jeli Mencari Anggaran
Kedepan menurut Hasbullah, harus ada keberanian dari Pemkot Depok untuk membuat jalan tembus mengingat ruas jalan yang ada saat ini untuk menuju Margonda hanya ada Dewi Sartika atau Arif Rahman Hakim.
Baginya, penerapan SSA tidak masalah tapi harus dihitung terlebih dahulu volumenya, baik jumlah kendaraan maupun panjang dan ruas jalan yang ada serta yang tak kalah penting adalah dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Hasbullah menguraikan, volume arus satu arah saat ini adalah semua arus kendaraan yang berasal dari Bojongsari, Sawangan, Pancoran Mas, Limo, Cinere yang semuanya masuk ke arah Margonda satu jalur melalui Dewi Sartika.
Namun jika dilihat, kalau pun dibuat satu arah di ruas Dewi Sartika menuju Margonda, nyatanya belum bisa menampung, sebab jumlah arus kendaraan tidak dibagi atau dikurangi karena tidak ada ruas jalan lain. “Jika dibalik satu arah melalui ruas jalan lain yakni Arif Rahman Hakim, itupun sama saja karena akan terjadi botle neck di pertigaan Telkom depan kelurahan Depok Jaya,” sambungnya.
Ditambahkan oleh Plt. Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat ini, problem lainnya adalah pusat pemerintahan bergabung atau berhimpitan dengan pusat bisnis dan perekonomian. Jadi sarannya, perlu dibuat rekayasa transportasi atau sistem transportasi yang terpadu agar pusat pemerintahan dan pusat perekonomian tidak terganggu dan sebaliknya arus orang dan arus barang juga lancar.
“Saya kira kedepan kota Depok sudah dibutuhkan adanya jalan tingkat atau jalan diatas, dan bukan mengandalkan jalan dibawah saja. Sehingga dapat dibagi dan ada pemisahan antara kendaraan umum dengan pribadi, tidak seperti sekarang yang masih campur aduk kayak gado-gado,” paparnya.
Mengenai sumber anggaran terkait pelebaran dan pembangunan ruas jalan baru, Hasbullah menyatakan jika Pemkot Depok jeli tentunya banyak sumber yang bisa digunakan, seperti menggali program Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian dari pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), meminta bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat, menyisihkan dari APBD kota Depok, atau mengkolektif dana Corporate Social Responsibility (CSR) supaya keberadaan perusahaan BUMN/BUMD dan perbankan yang ada di kota Depok bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau sekarang kan kita agak sumir melihat pertanggungjawaban CSR mereka ini, kemana dan untuk apa saja digunakan. Daripada jadi pertanyaan terus, lebih baik sekaligus saja digunakan untuk pembangunan sarana publik yang representatif,” terangnya.
Hasbullah menampik jika ada muatan politis dalam penerapan SSA ini, dirinya yakin niat Pemkot dalam penerapan SSA ini murni untuk mengurai dan membantu masalah kemacetan yang ada. Namun karena SSA ini merupakan “barang baru” bagi kota Depok, maka hematnya harus ada evaluasi secara objektif serta banyak hal lainnya yang harus dibenahi dalam pelaksanaan SSA ini.
“Yang paling utama adalah memikirkan nasib para pedagang di sepanjang ruas jalan pemberlakuan SSA, serta pertemuan bottle neck di persimpangan antara Dewi Sartika dan Kartini serta Arif Rahman Hakim dan Nusantara juga harus segera dilebarkan,” tutupnya. (AM/CPB/DepokNet)
