DEPOKNET — Masalah penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Cisalak Pasar yang sempat viral karena meluber hingga ke badan jalan memicu langkah taktis dari otoritas setempat. Pemerintah Kecamatan Cimanggis menggelar musyawarah darurat dengan menggandeng tokoh masyarakat, aparat kelurahan, pengurus RT/RW, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok demi mengejar target zero sampah.
Camat Cimanggis, Rahmat Maulana, menegaskan bahwa penanganan masalah ini sejalan dengan visi misi Wali Kota Depok. Menurutnya, persoalan pelik ini tidak dapat bertumpu pada pemerintah saja, melainkan membutuhkan komitmen nyata dari seluruh elemen lingkungan.
“Ada permasalahan di lingkungan, kita mengajak seluruh elemen, tokoh, masyarakat buat musyawarah, duduk gitu ya. Saling menyampaikan, saling mendengarkan, khususnya terkait dengan permasalahan sampah di TPS Cisalak Pasar yang kemarin sempat ramai sampah itu berserakan di jalan karena TPS yang ada itu enggak sanggup,” ujar Rahmat saat ditemui usai pertemuan.
Langkah cepat pihak kecamatan dalam memfasilitasi komunikasi lintas sektor ini mendapat apresiasi dari pihak pedagang. Pembina Paguyuban Pedagang Cisalak Pasar, Munir, menilai terbangunnya ruang diskusi antar-elemen merupakan sebuah progres yang sangat positif di awal penanganan.
“Pertama nih. Yang paling pertama, saya ucapkan terima kasih ke Pak Camat Cimanggis karena sudah memfasilitasi terjadinya komunikasi semua pihak. Yang kedua, saya juga apresiasi kepada seluruh lurah, RW, dan RT karena gerakan moral kesadaran lingkungan ini akhirnya menjadi kepedulian bersama,” Ucap Munir.
Meski demikian, Munir mengingatkan bahwa perjalanan untuk menuntaskan masalah sampah ini masih panjang dan membutuhkan tindak lanjut yang konsisten.
“Bahwa ini komunikasi awal sudah terbangun, ya rasa ini satu progres yang positif. Tinggal kemudian follow-up-nya ini harus terus dilanjutkan, gitu,” tambahnya.
Strategi Jangka Pendek: Pengosongan dan Pengaturan Jadwal
Sebagai langkah darurat terdekat, pihak kecamatan bersama DLHK berkomitmen untuk mengosongkan atau melakukan “pengosongan” volume sampah yang menumpuk di area dalam TPS. Rahmat Maulana menjelaskan, operasional TPS tidak dihentikan secara total, melainkan frekuensi dan jadwal pembuangannya yang akan diatur ulang secara ketat agar pembersihan berjalan maksimal.
“Iya, jadi pertama TPS itu nanti akan kita nolkan dulu, coba kita bersihkan. Nanti dibantu dengan teman-teman DLHK untuk bisa opsih. Dan terus kemudian nanti mungkin secara teknis juga nanti dari DLHK itu akan ngobrol dengan para lurah gitu,” urai Rahmat.
Ia juga meluruskan persepsi keliru mengenai penutupan total lokasi tersebut.
“Bukan penghentian sampah. Jadi, diatur jadwalnya yang sekarang itu mungkin tidak, frekuensinya tidak sebanyak yang sebelumnya, supaya sampah yang ada di dalam TPS itu bisa bersih dulu, bisa nol,” tegasnya.
Senada dengan Camat, Munir sepakat bahwa status TPS harus segera dikosongkan. Namun, untuk menjaga ketertiban pasca-pembersihan area, ia meminta para pengurus RT dan RW setempat untuk tampil lebih proaktif di lapangan, termasuk dalam wacana pembentukan satuan tugas (satgas) lingkungan.
“Target terdekat kan begini, ya karena sampah sudah tidak lagi ada di badan jalan, target berikutnya ya zero sampah. TPS itu statusnya jadi ya pengosongan,” tutur Munir.
Ia menambahkan, “Kalau satgas kan saya mintanya itu dari unsur lingkungan sebenarnya. Saya minta dari RW, RT yang berperan itu, ” Ungkapnya.
Soroti Keterbatasan Armada dan Surplus 20 Ton Sampah
Di sisi lain, Munir membeberkan akar masalah mendasar yang membuat sampah di Cisalak Pasar kerap membeludak tak terkendali. Berdasarkan data yang diterimanya, produksi sampah di wilayah tersebut menyentuh angka 60 ton per hari, sedangkan kapasitas angkut maksimal armada yang sehat hanya mampu membuang 40 ton per hari. Kondisi ini memicu surplus 20 ton sampah yang mengendap setiap harinya.
Atas dasar hitung-hitungan tersebut, Munir mendesak DLHK dan pemerintah kota untuk memberikan respons positif, terutama mengenai perbaikan alat berat serta penambahan armada berskala besar.
“Keluhan pengelola yang di TPS itu, yang saya dapatkan informasinya dari korcam kan memang kita keterbatasan armada. Alat berat kita itu sudah sering rusak, kemudian armada yang bantuan dari DKI itu statusnya kan antara layak dan tidak layak pakai,” ungkap Munir kecewa.
Ia berharap opsi pengangkutan darurat dapat dilakukan berkala agar sistem pembuangan ke TPA Cipayung kembali seimbang dan kapasitas TPS tetap terkendali.
“Nah, hitung-hitungannya kemarin itu kalau ada penambahan dua armada yang berskala besar, itu akan lebih memudahkan kita memindahkan sampah dari TPS ke Cipayung. Yang kedua, saya berharap bahwa target zero sampah sementara ini harus terus dikejar. DLHK harus memberikan respon yang positif,” paparnya.
Ketimpangan kapasitas angkut inilah yang menurut Munir harus diselesaikan melalui program yang berkesinambungan dan konsisten ke depan.
“Produksi sampah di Kelurahan Cisalak Pasar itu sudah 60 ton kan. Daya buang kita kalau maksimal nih, kalau maksimal kan 40 ton, kalau dua rit dengan armada kondisi sehat. Berarti kan masih ada surplus 20 ton. Nah, 20 ton ini seharusnya bisa diselesaikan dengan opsi, gitu. Makanya ini harus berkesinambungan,” pungkas Munir.
(AM/Depoknet)
