Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto menyatakan pejawat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjatjaha Purnama atau Ahok sebagai tersangka.
Berdasarkan dari penyelidikan Bareskrim sejak 10 Oktober lalu sampai saat ketika gelar pekara para penyidik yang berjumlah 27 orang didominasi yang beranggap kasus ini dinaikkan ke proses peradilan terbuka.
“Dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka,” kata Komjen Ari, Rabu (16-11-2016).
Komjen Ari mengatakan, Bareskrin mewawancarai 39 saksi ahli dalam kasus penistaan, pencemaran dan penodaan agama yang tercantum dalam pasal 156 A KUHP. Selain itu Ahok juga dikenakan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pasal 28 ayat 2.
Dalam prosesnya kepolisian mengundang ahli bahasa, agama, psikologi, antropologi, dan digital forensic. Dengan masuknya kasus ke tahap penyidikan polisi sudah bisa menetapkan tersangka, jika mendapatkan dua alat bukti yang cukup.
“Meskipun tidak bulat, perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka, konsekusensinya akan ditingkatkan ke proses penyidikan dengan menetapkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.
Bareskrim Polri mengharapkan agar proses hukum terkait perkara yang menimpa Ahok dilakukan secara terbuka.
“Meskipun tidak bulat namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka,” tegas Komjen Ari Dono.
Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan penetapan Ahok murni berdasarkan hasil gelar perkara, tak ada tekanan dari pihak tertentu.
“Untuk tekanan enggak ada,” kata Komjen Ari Dono.
Polisi mengantongi lebih dari dua alat bukti untuk menjerat Ahok sebagai tersangka. Ada dua bukti dasar dan dikuatkan oleh keterangan dari sejumlah saksi.
“Bukti yang kita sita video yang diputar, kemudian ada beberapa dokumen. Itu bukti-bukti dasar kita. Ada keterangan-keterangan yang melanjutkan kasus ini kepada penyidikan,” terang Komjen Ari Dono.
Selanjutnya penyidik akan segera menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) secepatnya. Bahkan, Komjen Ari meminta anak buahnya segera merampungkan berkas perkara Ahok untuk diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di pengadilan.
“Akan terbit SPDP, penyidik akan melakukan penyidikan secepatnya untuk diajukan ke JPU,” kata Komjen Ari.
Atas penetapan itu, Bareskrim pun melakukan pencegahan terhadap Ahok untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu dilakukan untuk merampungkan proses penyidikan.
“Melakukan pencegahan kepada Ahok untuk bepergian meninggalkan Republik Indonesia,” tegas Komjen Ari.[TbNews]
