DEPOKNET – Dalam rangka menyerap aspirasi dan keinginan dari para pemangku kebijakan dan kepentingan bidang pendidikan di kota Depok, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan kegiatan Hearing dan Dialog, Kamis (18/05/2017)
Hearing Dialog yang digelar di Aula SMA Negeri 4 Kota Depok ini dihadiri oleh kurang lebih 200 Kepala Sekolah SMA dan SMK baik Negeri maupun Swasta yang ada di Kota Depok. Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Jabar yang memimpin rombongan adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Demokrat, Irfan Suryanagara, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe.
Sementara anggota DPRD Provinsi Jabar dari Komisi V Bidang Kesejahteraan yang ikut serta diantaranya yaitu Mirza Agam Gumay, Toto Purwanto Sandi, Tetep Abdulatip, Ikhwan Fauzi, dan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jabar, Daud Achmad. Juga tampak Ketua Komisi D DPRD kota Depok, Pradana Mulyoyunanda.
Dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Hery Pansila Prabowo yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
Dalam sambutannya, Irfan Suryanagara yang mewakili pimpinan DPRD Provinsi Jabar mengatakan, Hearing Dialog adalah kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk melaksanakannya. Dan mengapa memilih permasalahan Pendidikan karena dirinya mendengar ada yang aneh-aneh terjadi di bidang pendidikan.
Apalagi katanya, setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi diberlakukan. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
“Untuk itu kami ingin mendengar setelah Undang-Undang itu berlaku, apa sih yang masih kurang? Karena ketika kami menganggarkan kemarin, kami harus menambahkan Rp 3 Triliun lebih untuk peralihan 54 ribu lebih tenaga pendidikan, sehingga membuat agak sedikit goyang pondasi anggaran provinsi,” sebut Irfan.
Untuk itu Irfan bersama anggota DPRD Provinsi Jabar terutama anggota Komisi V memastikan akan memeriksa seluruh sekolah SMA dan SMK yang ada, agar mutu pendidikan saat ditangani oleh pemerintah provinsi tidak mengalami penurunan.
“jangan sampai pindah ke provinsi malah makin ngaco, justru harusnya pindah ke provinsi makin bagus karena anggaran kita banyak, besar,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Jabar periode 2009-2014 ini.
Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala BP3 Wilayah I, Hery Pansila Prabowo menyebut data guru yang masuk ke Jawa Barat beserta pengawas dan tenaga pendidikan total berjumlah 31 ribu, ditambah 24 ribu tenaga honorer yang semuanya menjadi keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Hery Pansila juga menguraikan ada 7 Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) se iawa Barat yang bertugas memfasilitasi segala hal terutama melayani dan mengawasi terkait dengan proses alih kelola SMA dan SMK. Untuk BP3 Wilayah I sendiri meliputi kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.
“Tentu didalam alih kelola ini masih banyak hal yang belum rapih secara administrasi, tapi kami dari dinas pendidikan provinsi dan juga BP3 diseluruh wilayah tetap terus berjuang 24 jam diantaranya melakukan validasi data guru, data honorer dan sebagainya,” pungkas Hery Pansila
Kepala BP3 Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru bertugas 5 bulan ini menambahkan, urusan segala hal yang terkait proses alih kelola pendidikan SMA dan SMK juga menjadi urusan dan tanggung jawab seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai mitra dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
Kepala Sekolah SMA Negeri 4 kota Depok, Umar menyambut baik kegiatan Hearing Dialog yang digelar Pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jabar bersama para kepala sekolah SMA/SMK Negeri dan swasta serta para stakeholder bidang pendidikan di kota Depok.
Umar pun merasa bangga sekolah yang dipimpinnya dijadikan tempat kegiatan acara. Dijabarkannya pula bahwa kegiatan lebih mengedepankan dialog tentang persoalan dan dampak dari alih kelola pendidikan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.
“Kita kan berharap adanya alih kelola ini akan lebih membuat mutu pendidikan semakin lebih baik dan tidak mengalami penurunan. Semoga hasil dialog ini bisa dijadikan landasan untuk mengambil sebuah kebijakan di bidang pendidikan,” tutur Umar
Pada kesempatan Hearing Dialog ini, para kepala sekolah yang hadir tampak sangat antusias menyampaikan pertanyaan dan keinginan termasuk situasi dan kondisi yang ada dalam kegiatan pendidikan yang ada di kota Depok. (AM/CPB/DepokNet)
