DEPOKNET – Tanggapan Walikota Depok yang dimuat di salah satu media nasional terkait adanya laporan data dan temuan kelompok masyarakat mengenai semakin maraknya komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di kota Depok mendapat berbagai macam kritikan dari masyarakat khususnya di jejaring media sosial, Facebook.
Seperti dilansir dari Republika.co.id yang juga dimuat dalam edisi cetak koran REPUBLIKA dengan judul “LGBT Dinilai Tumbuh Subur Di Depok”, Kamis (11/1/2018), Walikota Depok, Mohammad Idris menanggapi hasil laporan LSM Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia (KAKI) Kota Depok, yang selama Januari hingga Maret 2017 telah ditemukan 222 jumlah penderita HIV dan 140 di antaranya adalah gay.
“Silakan kasih laporan yang fakta dan aktual ke kami, pasti akan kami kaji. Jangan buat laporan lalu langsung siarkan ke media. Itu yang saya keberatan, maksudnya apa?” ujar Idris menanggapi laporan LSM tersebut.
Tanggapan “Maksudnya apa?” Walikota Depok itu pun kontan mendapat kritikan dari masyarakat, salah satunya hadir dari pengamat kebijakan publik dan juga mantan anggota DPRD Kota Depok 2009-2014, Jeanne Noveline Tedja. Dirinya mengakui tertawa membaca komentar Walikota Depok yang meminta komunitas yang memiliki data (tentang Komunitas LGBT, red) untuk melaporkan data tersebut kepada pemerintah dan tidak langsung mengekspose ke media.
“Haduuh Pak Waliii…, komunitas (LSM) yang punya data itu adalah komunitas yang bergerak sendiri tanpa anggaran dari APBD untuk mengumpulkan data, dan mereka tidak punya kewajiban untuk melaporkan data tersebut ke Pemerintah,” ungkap Jeanne Noveline Tedja melalui akun facebooknya, Kamis (11/1/2018)
Wanita cantik yang merupakan aktifis perlindungan anak ini menyebut, justru seharusnya pemerintah kota Depok malu karena tidak memiliki data dan tidak proaktif serta tidak sigap menanggapi persoalan ini.
“Bapak (Walikota, red) juga harusnya sadar sekarang ini sudah era digital. Informasi bisa tersebar kemana mana dengan cepat paakk.., ini masalah serius lho pak, bukan main-main,” tulis Jeanne Noveline yang juga ketua Pansus penyusunan Perda Kota Depok tentang Kota Layak Anak ini.
Tanggapan lainnya juga datang dari beberapa facebooker lainnya termasuk calon Wakil Walikota Depok 2016-2021 dan mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Babai Suhaimi. Dengan nada sindiran halus, Babai berkomentar, “Maksudnya apa? Maksudnya ya kudu punya malu,” tuturnya.
Ketua PCNU kota Depok, KH. Raden Salamun pun turut memberikan komentarnya. Melalui akun facebooknya Raden Salamun Adiningrat, dirinya menyebut, “Teruskan, jika fungsi pengawasan mandul, rakyatlah sebagai penguasa kedaulatan harus bergerak,” katanya.
“Bukannya itu sikap paranoid? Mungkin dianggapnya seolah-olah komunitas yang mengangkat data temuan ke media itu akan melemahkan kredibilitas Pemkot? Hahaha…” tulis Ketua LSM Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok, Cahyo P Budiman.
“Seribu persen benar. Itu adalah tanda-tanda paranoid, takut akan bayang hitam sendiri. Sama Fatamorgana kok takut, apalagi sama kenyataan,” timpal Pemimpin Redaksi Koran Suara Kota, Johny Kelmanutu.(CPB/DepokNet)
