Ketua DPRD Depok Minta Walikota Tidak Curi Start Sosialisasi

DEPOKNET – Satu hal yang selalu mengemukan dalam setiap moment menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah isu kampanye terselubung.

Pihak yang paling rentan tergoda melakukan kampanye terselubung adalah calon petahana (incumbent), baik untuk calon kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun keduanya.

Begitu pula menjelang Pemilukada kota Depok 2020. Isu kampanye terselubung telah menarik perhatian publik dan para pemerhati Pemilukada.

Dalam satu tahun terakhir menjelang Pemilukada Depok 2020, banyak kegiatan Walikota Depok Mohammad Idris yang disinyalir sebagai bentuk kampanye terselubung.

Beberapa diantaranya yaitu rencana pemutaran lagu di lampu merah dimana lagu yang telah disiapkan dinyanyikan langsung oleh Mohammad Idris dan menjadi perbincangan publik.

Selain itu beberapa kegiatan dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintah kota Depok dengan mengundang elemen masyarakat sebagai peserta kegiatan juga disinyalir menjadi ruang kampanye terselubung Mohammad Idris.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo. HTA bahkan secara tegas mengkritik Walikota yang disebutnya telah memanfaatkan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kota Depok untuk mencuri start sosialisasi.

“Menjadi tidak fair tentunya jika Walikota bisa bersosialisasi ria dengan mendompleng kegiatan yang jelas dibiayai oleh APBD untuk kepentingan dirinya menuju Pemilukada tahun depan. Ini harus dihentikan,” tegas Hendrik Tangke Allo, Rabu (28/8/2019).

Menurut HTA yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok, Mohammad Idris memang sangat diuntungkan karena posisi jabatannya. Apalagi kata HTA, Mohammad Idris dipastikan bakal menjadi calon petahana dalam Pemilukada Depok yang akan digelar 23 September 2020 mendatang.

“Karena posisi jabatannya sekarang, maka dirinya bisa saja banyak melakukan kegiatan bermuatan kampanye atas nama program pemerintah daerah,” ujarnya.

HTA menambahkan, Incumbent yang masih aktif, sangat berpotensi menyalahgunakan jabatan secara halus untuk melancarkan kampanye dan sosialisasi terselubung kepada masyarakat.

“karena leluasa menggunakan posisi jabatan dan mempengaruhi segala sumberdaya yang berada di bawahnya, termasuk anggaran daerah untuk kepentingan dirinya baik sebelum maupun saat tahapan pilkada telah dimulai,” jelasnya.

Untuk itu Hendrik meminta Walikota meskipun akan maju kembali dalam perhelatan Pemilukada Depok 2020 untuk tetap fokus dalam bekerja di tahun terakhir jabatannya. (CPB/DepokNet)