DEPOKNET – Pemerintah Daerah Kota Depok secara sepihak melarang kegiatan Pasar tumpah di jalan Naming D Bothin atau jalan sejajar rel Dewi Sartika kelurahan Depok kecamatan Pancoran Mas.
Pelarangan tersebut dinyatakan melalui Surat Edaran Wali Kota Depok dengan Nomor 451/222-Huk tertanggal 28 April 2022 yang intinya melarang diadakannya pasar tumpah yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.
Sontak pelarangan menimbulkan kegelisan bagi panitia pelaksana kegiatan dan 500 lebih pedagang yang bersiap mengais rezeki di malam takbiran nanti.
“Ini jelas melukai hati rakyat kecil di Kampung Lio, Depok, karena kegiatan pasar tumpah sudah dua tahun ini berhenti digelar karena pandemi Covid-19,” ujar Ismail, Panitia Pasar Tumpah Sejajar Rel Dewi Sartika, Minggu (2/5/2022)
Panitia Pelaksana Pasar Tumpah mengaku didukung oleh 4 RW, 27 RT, 200 karang taruna, 50 Linmas, dan para Alim Ulama se Kelurahan Depok serta ditambah dukungan 6 fraksi DPRD kota Depok yaitu fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat-PPP, PAN, PKB-PSI.
“Dilarang atau tidak dilarang, tambah lagi didukung oleh 6 fraksi DPRD, kami menjadi sangat gembira. Dalam arti untuk menyenangkan masyarakat 4 RW ini, kita tetap lanjut dengan menerapkan prokes di pintu-pintu masuk ke lokasi,” tegas Ismail.
Ismail menambahkan, kegiatan pasar tumpah ini sudah menjadi tradisi tahunan warga sejak 1972 setiap malam takbiran. Kegiatan yang hanya dimaksudkan untuk membahagiakan warga masyarakat kecil.
Dilokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo berpesan kepada panitia agar menjaga keamanan dan kondusifitas selama kegiatan Pasar Tumpah digelar.
“Kami mendukung Pasar Tumpah tapi ingat, jangan ada minuman keras, narkoba, dan selalu jaga prokes dan kondusifitas lingkungan,” kata Hendrik.
Senada, Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri juga menyampaikan dukungannya akan terselenggaranya Pasar Tumpah di Jalan Sejajar Rel, Kampung Lio ini. Karena momen ini merupakan kesempatan baik untuk memfasilitasi kebutuhan rakyat kecil.
Bahkan Tajudin Tabri langsung menghubungi Camat Pancoran Mas untuk mengingatkan ada 6 fraksi DPRD kecuali fraksi PKS yang mendukung kegiatan pasar tumpah di jalan sejajar rel.
Tajudin menghubungi Camat Pancoran Mas setelah sebelumnya tidak bisa menghubungi Walikota dengan telepon selularnya.
“ini saya jadi telepon pak Camat nih, soalnya pak Walikota gak mau angkat telepon saya. Intinya tolong sampaikan ke pak Wali kalau kita disini ada 6 fraksi mendukung kegiatan pasar tumpah,” ucap Tajudin Tabri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Depok, Ikravany Hilman meminta kepekaan hati narani Walikota Depok terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
Jangan sampai lanjut Ikra, Pemkot Depok terkesan diskriminatif dalam menerapkan larangan Pasar Tumpah, tetapi menutup mata terhadap kerumunan di mal mal maupun pusat perbelanjaan modern.
“Apapun yang dipikirkan oleh pak Wali Kota Depok jangan menggunakan standardnya dia, tapi gunakan apa yang dipikirkan dan dibutuhkan oleh warga. Sehingga kebijakannya jangan diskriminatif, jangan menggunakan standard ganda,” pungkas Ikravany.
Anggota DPRD kota Depok yang hadir memberikan dukungan selain Hendrik Tangke Allo, Tajudin Tabri, dan Ikravani Hilman adalah Mazhab HM, Imam Turidi, Rezky M Noor, Indah Ariani, serta Nurdin Al Adhisoma.(AM/CPB/DepokNet)
