Kebijakan Kota Layak Anak Jangan Jadi Jargon Semata

DEPOKNET – Founder dan CEO Rumah Pemberdayaan, Dr Jeanne Noveline Tedja menegaskan program Kota Layak Anak (KLA) sesungguhnya adalah kebijakan Nasional dimana kota Depok menjadi salah satu kota yang bersedia menjadi pilot projectnya pada tahun 2011.

Bahkan program KLA dijadikan salah satu program unggulan Kota Depok pada RPJMD Kota Depok 2011-2016 oleh Walikota Depok kala itu, Nurmahmudi Ismail.

Dr. Jeanne pun mengulas saat DPRD kota Depok periode 2009-2014 mengajukan Hak Inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak 2013 silam, dimana dirinya yang menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut.

“Alhamdulillah Perda pun disahkan pada 20 Desember 2013 sebagai Perda Kota Depok No.15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak,” ujar Wanita yang biasa disapa Nane ini.

Pemegang gelar S3 (Program Doktoral) Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia ini menguraikan, dalam Perda 15/2013 telah menyebutkan hak anak yg terbagi dalam 5 klaster yaitu hak sipil & kebebasan, hak lingkungan keluarga, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak perlindungan khusus.

Selain itu katanya lagi, dalam Perda tersebut juga mengatur peran dan tanggung jawab Pemerintah dan Keluarga dalam memenuhi hak anak di 5 klaster dimaksud.

Jadi ketika masih ada pengamen anak di jalanan khususnya di jalan protokol seperti Margonda, artinya baik Pemerintah dan Keluarga tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik,” turur Nane

Solusinya, Pemerintah bisa menertibkan anak-anak tersebut dan mengembalikan mereka pada keluarganya untuk dirawat dengan baik dan tidak dibiarkan berada dijalan.

Sebab menurutnya, orang tua harus memenuhi hak para anak jalanan itu untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pengawasan yang baik dari keluarga.

Nane juga mengingatkan jika keluarga tidak mampu melakukan hal itu, Pemerintah wajibnya bisa mencarikan solusi dengan menampung anak-anak jalanan ini di lembaga kesejahteraan anak agar mereka tetap mendapatkan hak-haknya.

“Cuma sayangnya kota Depok belum punya lembaga kesejahteraan anak seperti itu, semoga segera jadi prioritas utama kedepannya,” timpal Nane.

Intinya tegas Nane, Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara integrated oleh Pemerintah, Masyarakat khususnya Keluarga dan para stake holder kota lainnya.

Peran sentral ada pada pemerintah khususnya, yang harus merumuskan secara sistematis bagaimana penanganan anak jalanan seperti pengamen, pengemis, anak punk dan lainnya.

“Semuanya harus dicarikan solusinya. Karena kalau tidak, maka kebijakan Kota Layak Anak akan hanya menjadi jargon semata karena Pemerintahnya tidak serius dalam implementasinya,” pungkas Dr. Jeanne Noveline Tedja.(AM/Ant/DepokNet)