DEPOKNET – Pemerintah Kota Depok akan segera meminta kewajiban dan tanggung jawab setiap pelaku dunia usaha, baik orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di kota Depok, untuk menyediakan sarana prasarana ketahanan keluarga seperti mengalokasikan anggaran Corporate Sosial Responsilibity (CSR) untuk mendukung program Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
Pelaku dunia usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha milik swasta yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, juga akan diminta melakukan penyelenggaraan iklan pembentukan keluarga sejahtera dan memberi bantuan terhadap program pemerintah untuk keluarga pra-sejahtera, termasuk wajib berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
Hal tersebut terurai pada Bagian Kedua Perihal Dunia Usaha di Pasal 32 Ayat (1), (2), (3), dan (4) draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kota Depok tentang Pembinaan Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Kota Depok yang saat ini sedang memasuki tahap pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.
Selain pelaku dunia usaha, Raperda ini juga menekankan pada Pasal 36, peran pers dan media massa untuk memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
Pers dan media massa dalam Raperda ini dituntut melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik, serta menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini diancam sanksi administrasif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin usaha, demikian tertulis dalam Pasal 39 Raperda ini.
Dalam Raperda tentang Pembinaan Ketahanan dan Keluarga Sejahtera Kota Depok ini juga akan mengatur perihal penyelenggaraan bimbingan pra-nikah. Yang mana setiap calon pasangan nikah berhak mendapatkan informasi, bimbingan dan pemeriksaan pra-nikah, dan wajib memiliki sertifikat Bimbingan Pra-Nikah sebagai prasyarat untuk diberikan Buku Nikah nantinya.
“Semoga aturan ini tidak membuat jumlah pasangan nikah siri semakin bertambah di kota Depok, biaya nikah saja sudah mahal apalagi akan ada tambahan biaya informasi, pemeriksaan pra-nikah dan sertifikat bimbingan pra-nikah segala,” ujar Andre Monet Patty, seorang duda tampan warga Palsigunung Cimanggis.
Nendang Baskom terus ini sih bakalannya…..
