DEPOKNET – Sebagai rangkaian awal pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan kegiatan sosialisasi pembangunan tahun 2018, di salah satu hotel di kawasan Margonda Raya, Kamis (11/1/2018).
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna ini disebut merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang memiliki visi “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” dengan 3 program unggulan yaitu Depok Kota Sehat, Depok Kota Bersih dan Depok Kota Ramah Keluarga.
Wakil Walikota Depok menyampaikan, sosialisasi pembangunan 2018 merupakan salah satu langkah Pemkot Depok dalam rangka menjaga keterbukaan informasi publik dan implementasi rencana kerja tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018.
Dijabarkannya, APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018 terdiri dari struktur pendapatan sebesar Rp 2,437 triliun, belanja daerah sebesar Rp. 2,870 triliun dengan rincian belanja langsung Rp 1,759 triliun dan belanja tidak langsung Rp 1,115 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan lainnya.
“Kegiatan pembangunan Kota Depok Tahun 2018 sendiri merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2018 yang mengacu pada empat belas prioritas pembangunan, dan sudah dipersiapkan secara panjang baik proses perencanaan dan penganggarannya,” ujar Pradi Supriatna.
Empat belas prioritas pembangunan yang dimaksud Wakil Walikota diantaranya, peningkatan infrastruktur layanan dasar permukiman, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencemaran air, pengembangan kepariwisataan, peningkatan daya saing ekonomi kreatif, pengurangan kawasan kumuh dan penataan kawasan heritage, peningkatan kualitas ketahanan keluarga, optimalisasi peran RW dan Posyandu.
Prioritas pembangunan lainnya adalah pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, penanganan kemisikinan dan peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat.
Disampaikan Pradi, rencana pembangunan atau kegiatan tahun 2018 ini merupakan rencana kerja perangkat daerah tahun 2018 yang lokasi pelaksanaannya berada pada lingkungan kecamatan dan kelurahan.
Selain itu, kegiatan pembangunan tahun 2018 juga merupakan hasil proses panjang perencanaan dan penganggaran dari sisi teknokratik, politik dalam kerangka pokok-pokok pikiran DPRD, partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terangkum dalam Musrenbang, melalui alur yang bersifat bottom up maupun top down dengan berorientasi pada hasil serta penggunaan pendekatan yang holistik-tematik, integratif dan spasial, baik dari pemerintah Provinsi maupun Nasional.
“Jadi ini gak ujug-ujug muncul, rencana kegiatan pembangunan 2018 ini telah melalui proses pembahasan bersama secara bertahap, mulai dari musrenbang kelurahan dan kecamatan, forum perangkat daerah, musrenbang kota serta pembahasan di DPRD dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” jelas Pradi.
Dari catatan yang diterima DEPOKNET, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 diantaranya di bidang kesehatan adalah pengadaan lahan RSUD wilayah timur, pembangunan Puskesmas 24 jam dan perawatan, pelayanan Puskesmas 24 jam di 11 kecamatan, Puskesmas rawat inap di 5 kecamatan dan Puskesmas PONED di 3 kecamatan, juga kegiatan pendampingan dan penemuan penyakit menular serta pemberian minum obat penyakit paru TBC yang bersinergi antara kader Posyandu dengan Puskesmas kecamatan.
Untuk bidang pendidikan, kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 ini diantaranya, Peningkatan pelayanan pendidikan berupa pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru untuk tingkat SMP, fasilitas pembelajaran seperti alat penunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi, biaya operasional sekolah (BOS), beasiswa pendidikan dan rawan drop out, serta peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta dan honorer di sekolah negeri.
Di bidang infrastruktur, akan ada pembangunan alun-alun kota (tahap pertama), pembangunan jalan dan drainase, pembangunan taman terpadu di kelurahan, serta pengelolaan persampahan, baik pada sektor rumah tangga maupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Disamping itu akan juga dilakukan kegiatan berbasis masyarakat, diantaranya kegiatan Pelatihan yang berbasis usulan kebutuhan masyarakat kelurahan, pembangunan rumah tidak layak huni dan Posyandu, serta insentif bagi kader, RT, RW dan LPM yang diharapkan pada periode berikutnya nilainya dapat bertambah disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kota Depok.
“Berbagai kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama, baik perangkat daerah maupun LPM dan masyarakat sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan,” tutur Pradi Supriatna.(AM/DepokNet)
