DEPOKNET – Dewan Pimpinan Cabang – Banteng Muda Indonesia (DPC-BMI) kota Depok mengkritik sikap Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono saat menghadiri sidang paripurna DPRD kota Depok, Kamis (28/4/2022)
BMI kota Depok menilai, sikap Imam Budi Hartono dalam sidang paripurna tersebut tidak mencerminkan perkataan dengan perbuatannya selama ini.
Ketua DPC BMI kota Depok, Sean Mathew mencontohkan, perkataan Imam Budi melalui lagu yang diciptakannya dalam rangka HUT Kota Depok ke 23 berjudul “Depok Kota Kita” yang pada intinya memperlihatkan membangun Kota Depok bersama.
Namun makna lirik lagu tersebut jelas Sean, sama sekali tidak terlihat ketika Wakil Walikota Depok yang persis duduk disamping kanan Ketua DPRD dalam sidang paripurna yang menjadi ricuh itu.
“Imam Budi Hartono jelas tidak berbuat apa-apa ketika Ketua DPRD menutup celah kepada semua fraksi DPRD untuk membahas mengenai Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang merupakan program Walikota dan Wakil Walikota,” jelas Sean Mathew.
Atas sikap Ketua DPRD tersebut akibatnya semua fraksi DPRD termasuk fraksi Demokrat dan fraksi PPP yang menjadi partai pengusung Idris-IBH di Pilkada 2020 melakukan walkout sehingga yang tersisa hanyalah fraksi PKS.
“Sama sekali tidak tercermin kebersamaan sebagaimana lirik lagu ciptaan Wakil Walikota. Mungkin lain kali IBH bisa mencoba judul “Depok Kota Kalian”,” sindir Sean Mathew
Ricuh sidang paripurna DPRD kota Depok sendiri berawal dari permintaan fraksi-fraksi yang ada di DPRD kota Depok kecuali fraksi PKS supaya pembahasan mengenai program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang deadlock di komisi D dijadikan agenda dalam pembahasan rapat paripurna.
Problem kemudian muncul ketika pimpinan sidang yakni Ketua DPRD kota Depok malah muter-muter padahal sudah jelas seluruh fraksi yang ada kecuali PKS telah tegas meminta pembahasan KDS dimasukkan ke dalam agenda rapat paripurna.
“Setelah muter muter akhirnya ketua DPRD malah melakukan blunder dengan menskor sidang yang mana hal itu tidak sesuai dengan tata tertib,” ungkap ketua fraksi PDI Perjuangan, Ikravani Hilman.
Ditambahkan Ikra, kekesalan anggota sidang rapat paripurna memuncak saat Ketua DPRD menyebut akan menanyakan dan berkonsultasi dahulu dengan unsur pimpinan yakni para wakil ketua DPRD terkait keputusan pembahasan KDS tersebut.
“ya gak perlu dikonsultasikan lagi, toh seluruh fraksi sudah meminta kecuali PKS. Sebenarnya tinggal diketuk saja, kan dalam paripurna itu hanya ada pimpinan rapat bukan pimpinan dalam mengambil keputusan. Suara saya sebagai anggota dan Pak Ketua DPRD sama-sama satu, nah itu yang menyebabkan kami keluar,” pungkas Ikra. (Ant/CPB/DepokNet)
