DEPOKNET – Melalui surat edaran Nomor: 003/236-Irda tanggal 16 Mei 2019, Walikota Depok, Mohammad Idris resmi mengeluarkan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik atau pulang kampung Idul Fitri 2019.
Larangan bagi para Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok ini juga termasuk melarang adanya pemberian atau penerimaan hadiah maupun parsel saat Lebaran.
Surat Edaran Walikota Depok ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Nomor: B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.
“Semua ASN, ditekankan tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung (mudik), saat Lebaran tahun ini,” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana, Jumat (24/5/2019)
Nina menegaskan, kendaraan dinas hanya boleh diperuntukkan untuk kepentingan tugas kedinasan. Di luar itu, ASN dilarang menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Depok.
Namun begitu, mobil-mobil dinas yang saat ini berada di tangan ASN tidak dikembalikan ke Balaikota, tapi tetap berada di rumah masing-masing ASN tersebut.
Pemkot Depok akan memantau pergerakan dari ASN. Kalau ada yang berani pakai fasilitas dinas, yang bersangkutan akan dikenai sanksi,” kata Nina.
Bentuk sanksi yang akan dikenakan bagi ASN jika berani menggunakan fasilitas dinas saat mudik akan beragam, dimulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat.
“Apabila ada yang melanggar imbauan Walikota ini, ASN akan dikenakan sanksi ringan dahulu, kemudian akan ditindak lanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok,” sebut kepala Inspektorat Daerah kota Depok, Firmanuddin.
Terkait larangan bagi ASN untuk menerima gratifikasi saat Lebaran. Firmanuddin menjelaskan penerimaan gratifikasi memang terbilang rawan di momen Lebaran.
Maka tuturnya, untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi baiknya ASN untuk menolak pemberian bingkisan lebaran dalam bentuk apapun.
“Ancaman hukuman penerima dan pemberi gratifikasi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara,” ucap Firmanuddin.
Kepala Inspektorat Daerah hasil lelang jabatan akhir tahun 2018 lalu ini mengingatkan, apabila ASN diketahui kedapatan menerima gratifikasi, diharapkan ASN tersebut segera melapor dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. (Ant/DepokNet)
