DEPOKNET – Kebutuhan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) diketahui menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat kepada anggota Legislatif saat melakukan kegiatan Reses.
Mengingat kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Hasbullah Rahmad mengharap sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Kabupaten/Kota maupun provinsi dan dari Kementerian PUPR agar diperbanyak juga.
“Bayangkan jika di satu RW ada usulan 20 rumah yang harus dibedah, sementara yang bisa dibangun hanya 10 rumah, ini kan bisa memunculkan kecemburuan pada akhirnya,” ungkap Hasbullah Rahmad saat menggelar kegiatan reses di kelurahan Rangkapan Jaya kota Depok, Minggu (24/02/2019).
Hasbullah menyebut, dalam APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2018 sudah memberikan bantuan melalui program Rutilahu sebanyak 324 rumah untuk kota Depok, namun hal tersebut masih belum bisa memenuhi semua usulan yang ada.
Aspirasi masyarakat lainnya yang sering dikeluhkan adalah masalah infrastruktur jalan. Hasbullah berharap untuk jalan-jalan provinsi yang ada di kota Depok dapat dilebarkan.
Namun lanjut Hasbullah, kendala tingginya nilai pembebasan lahan menyebabkan keterbatasan anggaran provinsi Jawa Barat untuk merealisasi pelebaran jalan tersebut.
“Tahun 2019 ini akan dilebarkan jalan provinsi di Kalimulya Raya hingga perbatasan Rel Kereta di Cibinong, kabupaten Bogor. Tapi jalan provinsi yang di Tole Iskandar, jalan Sawangan Raya, mudah-mudahan bisa bertahap dilebarkan karena menjadi kebutuhan penting masyarakat,” jelas Hasbullah.
Sebab kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kebutuhan akan infrastuktur jalan yang memadai selain bisa mengurai kemacetan juga bisa menciptakan “Margonda-Margonda Baru” sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kota Depok.
“Syaratnya memang infrastuktur jalan sudah memadai, karena kalau tidak memang agak sulit,” timpalnya.
Aspirasi berikutnya kata Hasbullah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam setiap kunjungan dan kegiatan Resesnya adalah masalah pendidikan terutama kebutuhan sekolah.
Warga kota Depok banyak yang berharap supaya segera dibangun sekolah-sekolah SMP dan SMA Negeri baru tambahan di masing-masing Kecamatan yang ada di kota Depok.
Karena menurut Hasbullah, jika dibangun sekolah-sekolah negeri berbasis kecamatan baik SMP dan SMA Negeri yang baru tentunya Jalur Zonasi saat proses penerimaan peserta didik baru akan menjadi berlaku maksimal dan memudahkan siswa yang nilainya rendah.
Pemprov Jawa Barat menurutnya saat ini sudah membangun SMA Negeri 11, dan pengadaan lahan untuk SMK 3 dan SMK 4 di tahun anggaran 2018. Di tahun anggaran 2019 bisa membebaskan lahan untuk SMA 12 di Kota Depok.
“Jika setiap tahun bisa menambah 1 sekolah negeri saja di Depok, baik SMA, SMEA, STM, dan SMK, maka kedepan lulusan setingkat SMP tidak lagi dihantui untuk memasukan sekolah ke SMA Negeri dengan wacana beli bangku, karena kebutuhan sekolahnya tercukupi,” tegas Hasbullah.
Yang terakhir, Hasbullah Rahmad yang digadang banyak pihak sangat layak menjadi Walikota/Wakil Walikota kota Depok untuk periode 2021-2026 ini menyebut masalah kesehatan yang juga sering dikeluhkan oleh masyarakat Depok.
“Saya juga akan terus mendorong agar segera ditambah lagi Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Depok sehingga warga Depok bisa terfasilitasi sepenuhnya tanpa harus mencari Rumah Sakit diluar wilayah Depok,” tutupnya.(AM/CPB/DepokNet)
