DEPOKNET – Pernyataan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang akan menerbitkan kembali surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap dua aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok, Agung Sugiharti (AS) dan Wahyu Indrasantoso (WI) sepertinya hanya janji belaka.
Pasalnya, sudah dua bulan sejak pernyataan resmi tersebut dilontarkan pada tanggal 17 Februari 2023, namun hingga hari ini sprindik baru tersebut belum juga diterbitkan.
Pernyataan akan diterbitkannya sprindik baru oleh Kejari Depok disampaikan setelah Pengadilan Negeri (PN) Depok mengabulkan sebagian permohonan praperadilan perkara tindak pidana korupsi belanja seragam dan sepatu PDL tahun anggaran 2017 dan 2018 yang diajukan Tersangka AS dan WI.
Melalui keterangan resminya pada 17 Februari 2023, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Depok, Andi Rio Rahmatu mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Depok memberikan penghormatan kepada Pengadilan Negeri Depok dalam putusan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.
Namun kejaksaan negeri Depok juga tidak akan menyia-nyiakannya usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh para penyidik kejaksaan negeri Depok dalam hal ini Seksi Pidana Khusus (Pidsus), yang telah berupaya dengan sangat keras dan gigih untuk mengungkap satu perkara dugaan tindak korupsi.
“Kami menghargai putusan PN Depok. Tapi kami juga akan tetap menerbitkan sprindik, karena putusan itu tidak menghilangkan perbuatan pidana,” kata Juru Bicara Kejari Depok yang juga Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Andi Rio Rahmat Rahmatu melalui keterangan resmi saat itu, Jumat (17/2/2023).
Sampai hari ini, Senin (17/4/2023) sudah genap dua bulan dari pernyataan resmi yang disampaikan Kasi Intel Kejari Depok, Andi Rio Rahmatu, Kejari Depok belum juga menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru.
“Gak jelas ini Kejaksaan Negeri Depok! Ngomong doang sebakul,” pungkas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok, Cahyo P Budiman.
Untuk diketahui bahwa tersangka WI dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.
Sedangkan tersangka AS disangkakan Pasal 2 atau pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP.(Ant/DepokNet)
