DEPOKNET – Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah tangga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar di Kota Depok. Realitas pahit di lapangan ini disampaikan langsung oleh Warni, selaku pengurus Bank Sampah Watul Khoir RW 01, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, saat bertemu dan bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
Menurut Warni, pihak kelurahan maupun dinas terkait sebenarnya sudah masif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah kepada para pengurus di tingkat wilayah.
Namun, tantangan terbesar justru muncul saat pengurus mencoba mengimplementasikan program tersebut langsung ke warga, di mana respons masyarakat masih pasang surut.
“Tantangan untuk jadi pengurus Bank Sampah yaitu ngajak warga warganya tuh yang kadang-kadang susah, kadang ada yang mau kadang ada yang enggak kadang-kadang banyak ya kendalanya lah kalau kayak gitu jauh mana kelurahan atau dinas sendiri ngasih tahu ke Dari wilayah ke RT atau dari dinas itu sudah banyak kasih tahu, udah banyak sosialisasinya sudah banyak ke kita, cuma kan dari kita ke warganya yang warganya yang kurang, kadang-kadang ada yang ya itu ada yang mau ikut, ada yang enggak,” ujar Warni.
Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, Warni memanfaatkan momen untuk mencurahkan isi hatinya (curhat) mengenai kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Salah satu masalah yang paling krusial adalah pengelolaan sampah organik atau sisa masakan yang sering kali dibuang begitu saja oleh warga tanpa dibersihkan terlebih dahulu, sehingga menyulitkan pengurus saat proses pengumpulan.
Mendengar langsung keluhan dari akar rumput, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengatasi masalah sampah melalui penguatan pemilahan langsung dari rumah tangga.
Ia meminta agar titik-titik Bank Sampah yang sudah ada di masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan, melainkan bertransformasi menjadi pelopor gerakan pemilahan mandiri.
Ade menekankan bahwa antusiasme masyarakat harus dijawab dengan kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Ia juga mengkritik pola pembinaan masa lalu yang cenderung bersifat seremonial tanpa keberlanjutan.
“Nah, yang sudah benar adalah pemilahan dari rumah nik non organik residu, sehingga mau diproses sebagai apa tadi pengelolaannya itu sudah enak karena sudah terpisah, di negara-negara maju pun juga seperti itu. Jadi, kalau misalnya sekarang kita ribut banyak sampah, salah satu gerakan yang bisa diintensifkan ke masyarakat adalah pemilahan dari rumah ini partisipasi kita Kita produksi sendiri harus selesaikan sendiri. Itu kan sampah produksi kita semua, masa nyerahinnya ke orang lain,” ujar Ade Supriyatna.
Ade meminta DLHK bergerak masif dan progresif dalam memberikan sosialisasi, misalnya dengan masuk ke ruang-ruang rapat RT dan arisan warga guna mengubah pola pikir (mindset) masyarakat, agar tidak ada lagi program yang sekadar menggugurkan anggaran.
“Ya harus masif progresif kalau misalnya di RPJMD penyelesaian sampah berbasis wilayah berarti harus ada partisipasi aktif dari masyarakat dari mulai pemilahan dari rumah. Makanya sosialisasi edukasi kan harus terus oleh DLHK Oke, rapat-rapat RT kearisan Ibu RT sehingga mereka mindsetnya air, gitu awareness-nya ada dan dengannya ketika sudah ada komitmen sosialisasi, sudah langsung jadi jangan pelatihan pemilahan, udah gitu ditinggalin jadi kegiatan menggugurkan anggaran kewajiban Di tingkat kelurahan tingkat kecamatan, tapi nggak pernah mulai-mulai. Yang benar adalah komitmen dulu dari RT,” tegas Ade.
Terkait kendala fasilitas pendukung seperti ember pemilah yang sempat disinggung dalam interaksi pengurus, Ade mengungkapkan bahwa DPRD telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memasukkan agenda pemilahan sampah sebagai kegiatan wajib dalam alokasi dana RW sebesar Rp300 juta.
Dana tersebut diharapkan dapat dialokasikan langsung untuk kebutuhan riil pengelolaan sampah di tingkat lingkungan, seperti pengadaan ember pilah sampah organik, penyediaan motor gerobak untuk pengangkutan, hingga pengadaan komposter atau alat mesin pencacah sampah.
Warni sendiri mengakui bahwa dari segi fasilitas dasar seperti timbangan, Bank Sampah Watul Khoir sebenarnya sudah memadai berkat bantuan terdahulu. Fokus mereka saat ini adalah konsistensi tenaga sosial pengurus sembari mengetuk kesadaran warga.
“Iya, kita kan kalau nggak ini harus ada proposal dulu minta buat ember sama tadi disosialisasikan tentang dana RW untuk mengelolaan sampah juga itu gimana tanggapan Saya tadi kayak nyimak ya yang lebat untuk keperluan sendiri deh di wilayah sini sekarang apa yang mendesak tadi Kalau timbangan ya udah semua sih, soalnya dapat sih kita dari itu bank sampah itu kita dapat timbangan apa, udah dapet semua, jadi kita cuma tinggal tenaga aja sih sosial nunggu ke masyarakat sampah biar selain dapat duitnya juga kan dapat sehatnya juga dapat bersihnya juga,” jelas Warni panjang lebar.
Berkaca dari daerah lain yang menerapkan sistem top-down (bergantung pada anggaran pusat dan honor) di mana program seringkali berhenti ketika dana stimulan habis, Ade menginginkan Kota Depok membangun sistem bottom-up yang tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri, dengan didukung skema insentif dan sanksi.
“Kita bikin pilot tuh ya per RW ada per kelurahannya satu RW, cuman kan memang itu top down, jadi ada anggaran untuk instalasi untuk SARPRAS, ada juga honor lah ya Berapa orang tuh tiga empat orang pergi jadi ketika honor itu tiada, ya selesai program saya pengen ini dari bawah bottom up Kita tinggal kasih insentif aja pemerintah nih bagi RT RW yang mengelola sendiri ada insentif tambahan ataupun bagi RW RTRW yang susah memilah kasih punishment kasih hukuman ini udah kalau nggak dari sekarang kapan lagi Pemprov DKI aja udah ada instruksi edaran Pak Gubernur Pramono untuk pemilahan dari rumah artinya dana RW yang tiga ratus juta juga itu juga harus mampu menyelesaikan masalah lingkungan,” urai Ade.
Meski menghadapi banyak dinamika, Warni menceritakan bahwa aktivitas di bank sampah setidaknya telah berhasil membentuk kebiasaan dan naluri positif yang melekat kuat pada ibu-ibu pengurus di RW 01 Mekarsari.
“Buat ngumpulin bank sampah ibu-ibu nih, terutama nih habis buang sampah, kan kadang-kadang kan main buang-buang aja, katakan dipilih-pilih, apalagi kalau misalnya kita udah biasa ke bank sampah nih lihat botol satu aja, kayaknya sayang kalau ada di jalan gitu bawahnya pengen diambil aja gitu buat dikumpulin Ibu pengurus Bank,” pungkas Warni.
Menutup agenda pembinaan dan silaturahmi tersebut, Ade Supriyatna menegaskan bahwa kehadiran pihak legislatif dan pemerintah adalah untuk terus mengawal dan mendukung konsistensi gerakan lingkungan yang diinisiasi warga secara berkelanjutan, bukan sekadar seremonial.
(AM/Depoknet).
