DEPOKNET – Polemik berkepanjangan terkait penyusunan pengurus KONI kota Depok masa Bhakti 2017-2021 belum juga usai. Tim formatur yang terbentuk dari hasil MUSORKOT KONI kota Depok 11 Februari 2017 dan berlanjut di 18 Februari 2017 belum juga menemui hasil kerjanya.
Padahal, Tim formatur yang terdiri dari Amri Yusra (Ketua Formatur), Agustinus Susanto dan Nina Suzana (Anggota Formatur) ini hanya diberi waktu 14 hari oleh pengurus KONI Jawa Barat untuk membentuk susunan kepengurusan dan komisi olahraga serta tata tertib pengurus KONI kota Depok masa bhakti 2017-2021 terhitung sejak surat ketetapan dari KONI Jawa barat dibuat tanggal 18 Februari 2017.
Dari informasi yang DEPOKNET dapatkan, belum adanya hasil kerja dari tim formatur ini karena terjadi tarik ulur antar kubu dimana sesuai kesepakatan bahwa komposisi kepengurusan KONI yang baru harus mengakomodir 60% usulan dari kubu Amri Yusra dan 40% usulan dari kubu Agustinus.
Namun kondisinya, beberapa usulan nama yang disampaikan oleh kubu Agustinus telah dicoret atau tidak diakomodir oleh kubu Amri Yusra, dan kondisi ini tentunya membuat kesepakatan terkait komposisi 60:40 yang sudah dibuat kembali buyar. (Baca ulang: http://www.depoknet.com/sibuk-rebutan-jabatan-koni-depok-harus-dibekukan/)
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang ditemui DEPOKNET usai membuka kegiatan Rakercab I Pemuda Pancasila Kota Depok di Gedung Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Serua Bojongsari Depok merasa sangat prihatin dan menyayangkan dengan kondisi berlarut-larutnya kerja tim formatur KONI Depok.
“Sudah lewat 3 bulan ya, yang pasti saya sangat prihatin dan menyayangkan jika hal ini sampai molor berkepanjangan. Kita risaukan bagaimana dengan nasib para atlet kita, kedepan bakal banyak event olahraga baik nasional maupun internasional, sementara pengurus KONI sebagai induk atlet dan olahraga belum ada,” tegas Pradi
Wakil Walikota pun meminta secepatnya kedua belah pihak yang berseteru untuk duduk bersama menyelesaikan perselisihan yang ada. Hal tersebut wajib dilakukan bukan untuk kepentingan pemerintah kota semata, tapi yang utama untuk kepentingan dan kemajuan olahraga terutama para atlet, pelaku olahraga, dan kepentingan masyarakat olahraga di kota Depok.
“Lepaskan ego masing-masing, tujuan mereka masuk ke KONI bukan untuk adu kekuatan dan pengaruh, tapi untuk meningkatkan prestasi-prestasi olahraga dari dana yang pemerintah gulirkan, harus segera diselesaikan biar bisa dicairkan dan berjalan semua program,” tegasnya
Pradi pun mengaku siap menjadi mediator dan memfasilitasi kedua belah pihak yang berselisih untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik.
Terkait adanya desakan agar segera dibentuk karateker kepengurusan KONI Depok, Pradi menjawab harus meminta saran dahulu ke Walikota agar tak salah langkah nantinya.
Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo
Sebelumnya, DPRD kota Depok mengancam akan mencabut dan membatalkan seluruh anggaran KONI kota Depok tahun ini. Bahkan Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo berucap, “BUBARKAN KONI DEPOK!”. (AM/CPB/DepokNet)
