DEPOKNET – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok IX yang berlangsung di Wisma Kinasih, Kecamatan Tapos, berlangsung ricuh, pada Rabu (22/1) dinihari.
Awalnya Musda KNPI yang diikuti oleh 63 OKP se Kota Depok dan 11 PK KNPI Kecamatan serta 11 Peninjau ini berlangsung lancar dan kondusif.
Selesai acara pembukaan yang dibuka secara resmi oleh kepala dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata (Disporyata) kota Depok, Dadan Rustandi mewakili Walikota Depok, Musda dilanjutkan dengan agenda sidang-sidang pleno antara lain mengesahkan tatib, memilih pimpinan sidang, mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus lama, membentuk komisi-komisi program kerja, memilih ketua baru dan menyusun Formatur.
Kericuhan bermula saat pimpinan sidang yang dinilai tidak aspiratif terhadap interupsi dan usulan peserta Musda ketika agenda Musda tengah memasuki sidang memilih ketua baru.
Diawali oleh Stering Commite (SC) yang melaporkan pada pimpinan sidang bahwa ada empat kandidat yang mendaftar, yakni Eric Yansen Sihotang, Ass-Shidhiq, Indra Prabhata, dan Armi Mulyanto, dengan masing-masing calon mendapat dukungan sejumlah Pengurus kecamatan (PK) KNPI dan OKP sebagai salah satu syarat pendaftaran.
Namun SC diduga cara sepihak mengeliminasi tiga calon dan hanya meloloskan Armi dengan alasan calon lain tidak cukup dukungan dan ada dukungan ganda, tetapi tidak dijelaskan yang mana yang dukungan ganda.
Selain itu, ketika peserta sidang mempertanyakan hal tersebut tidak digubris, malah dengan serta merta pimpinan sidang langsung mengesahkan calon tunggal dan menyatakan aklamasi.
“Interupsi yang dilakukan peserta terhadap ketuk palu yang dilakukan pimpinan sidang juga diabaikan, ini tidak benar,” ujar ketua PK Beji, Waffa Alhasanah.
Parahnya lagi ungkap Wafa, waktu penentuan calon ketua itu, banyak peserta sidang yang belum masuk ruangan, karena memang sedang istirahat sehingga yang ada dalam ruangan belum mencapai quorum.
Hal inilah yang mengakibatkan peserta sidang yang masih di luar merangsek untuk masuk, namun ada upaya penghadangan terhadap mereka untuk masuk ke dalam ruangan sidang sehingga terjadilah kekisruhan tersebut.
Setelah itu aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri meminta Musda dihentikan karena situasi yang tidak lagi kondusif lagi. Maka OC, SC dan pimpinan sidang pun keluar ruangan dan tidak melanjutkan agenda Musda.
Ketua PK Kecamatan Cipayung, Faulia Miranda mengatakan, dirinya berharap KNPI Jawa Barat bisa mengambil alih pelaksanaan Musda dan melanjutkan kembali gelaran Musda secara lebih baik dan kondusif.
“Serahkan ke Jabar (KNPI Jawa Barat) untuk menunjuk Carateker, kalau bisa lokasi musda digelar di Jawa Barat. SC juga harus real dan jujur dalam admistrasi calon kandidat, jangan banyak yang dicurangi. Kita sudah dewasa dan sudah mengerti mekanisme organisasi yang benar dan dilandasi dengan AD ART. Kami berharap KNPI Jabar bisa bersikap tegas untuk menyelesaikan kisruh Musda Depok ini,” tandasnya. (AM/CPB/DepokNet)
