DEPOKNET – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menggelar diskusi santai membahas Stigma Public terkait HIV bersama awak media serta berbagai aliansi atau komunitas, di laskaru dapur Sunda Hutan Kota, JL Palem, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026)
Sekretaris Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Totok Yuliyanto sebagai narasumber menyampaikan, bahwa persoalan terbesar saat ini justru bukan lagi virusnya, melainkan stigma dan perlakuan tidak adil yang masih dialami Orang dengan HIV (ODHIV).
Ia juga menekankan bahwa stigma dan diskriminasi menjadi hambatan serius dalam upaya pengendalian HIV di Indonesia.
“Tantangan terbesar yang dihadapi ODHIV dan populasi kunci bukan lagi HIV itu sendiri, melainkan stigma, diskriminasi, kriminalisasi, dan berbagai hambatan struktural yang menghalangi akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia,” kata Totok.
Ia mengungkapkan, Data Stigma Index 2.0 Indonesia 2023 menunjukkan sebanyak 19,5 persen ODHIV mengalami diskriminasi saat mengakses layanan HIV dan 15,9 persen mengalami diskriminasi dalam layanan kesehatan umum.
Bentuk diskriminasi tersebut meliputi perlakuan yang merendahkan, penolakan layanan, hingga pelanggaran kerahasiaan status HIV. Kondisi ini menyebabkan banyak orang takut melakukan tes HIV, enggan mengakses layanan kesehatan, bahkan menghentikan pengobatan karena khawatir menghadapi stigma dan perlakuan yang tidak adil.
Totok menjelaskan, kelompok populasi kunci seperti pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), transpuan, dan kelompok rentan lainnya menghadapi tantangan yang lebih berat karena mengalami stigma berlapis.
“Mereka sering menghadapi stigma berlapis yang membuat mereka takut identitasnya terbuka, kehilangan pekerjaan, ditolak keluarga, atau menjadi sasaran persekusi sosial. Akibatnya, akses terhadap layanan tes, konseling, dan pengobatan HIV menjadi semakin terbatas,” ujarnya.
(Andri monet)
