DEPOKNET – Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah kota Depok yang dilaksanakan menjelang pergantian tahun 2018 mendapat kritikan keras dari Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo, S.Sos
HTA sapaan ketua Dewan ini menyebut, mutasi 31 Desember 2018 itu kental dengan kepentingan politis Walikota dan sangat jauh dari kompetensi, kapasitas dan kapabilitas pejabat yang seharusnya diterapkan dalam mutasi ASN.
“Coba perhatikan daftarnya, hampir seluruhnya yang dilantik sesuai keinginan Idris dan SS (Supian Suri, red), ya sangat politis dan seenak mereka saja,” sebut Hendrik Tangke Allo kepada DepokNet, Selasa (1/01/2019).
HTA juga mengatakan sekalipun Walikota selalu bicara semua sudah melalui proses dan prosedur yang semestinya, namun ASN yang bisa nurut dan manut keinginan walikota adalah yang jadi dan dilantik, persoalan nantinya ASN itu mampu atau tidak ditempatnya yang baru menjadi urusan belakangan.
“Iya semua melalui prosedur ala idris dan SS yang dibungkus seolah-olah sesuai dengan aturan UU ASN,” sindirnya.
Dirinya menyampaikan, kapasitas DPRD hanya bisa mengingatkan walikota terkait penempatan pejabat karena dirinya mengakui bahwa DPRD tidak punya kewenangan terkait mutasi ASN.
“Intinya kita sering mengingatkan walikota terkait kebijakan mutasi agar kembali ke arah dan jalan yang benar, artinya jangan hanya kroni-kroninya saja yang diperhatikan tanpa mempertimbangkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas,” ucap HTA
HTA pun menanyakan karir ASN lain yang punya kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi yang kuat tapi namun bukan kroni walikota jika pola mutasi yang dilakukan masih seperti itu.
“Bagaimana nasib karir ASN yang punya kapabilitas tapi bukan kroni Idris, mereka akan tersingkirkan dan semuanya akan berimbas semakin melemahnya semangat dan etos kerja mereka pastinya,” tegas HTA.
Seperti diketahui, Walikota Depok, Mohammad Idris melaksanakan mutasi dan melantik pejabat eselon II, III, dan IV di jajaran pemerintah kota Depok, di lantai 10 gedung Dibaleka II, Balaikota Depok (31/12/2018)
Pejabat struktural yang dilantik tersebut diantaranya yaitu 3 pejabat eselon II hasil lelang jabatan kepala dinas yang digelar November lalu, serta 227 pejabat eselon III dan IV dan 134 pejabat fungsional. (CPB/DepokNet)
