DEPOKNET – Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Ade Ibrahim, membeberkan sejumlah progres pembangunan dan program sosial yang tengah berjalan di wilayah Cimanggis dan sekitarnya. Fokus utama yang menjadi perhatian saat ini meliputi pembangunan infrastruktur melalui dana Pokok Pikiran (Pokir), mekanisme bantuan BPJS, hingga nasib insentif bagi guru ngaji.
Progres Infrastruktur dan Fasilitas Keagamaan
Terkait realisasi pembangunan di wilayah daerah pilihannya, Ade menjelaskan bahwa saat ini prioritas utama yang sudah terlihat nyata adalah sektor infrastruktur, sementara fasilitas keagamaan masih dalam tahap administrasi.
”Kalau dari Pokir saya, baru infrastruktur ya, yang lain masih proses. Khususnya majelis taklim, musala, masjid, ataupun madrasah. Infrastruktur juga baru satu di RW 11, Kelapa Dua. Mungkin yang lain masih proses ya, karena semuanya kan ada tahapan yang harus dilalui,” ujar Ade Ibrahim saat diwawancarai usai menjalankan reses (9/5/2026).
Mekanisme Perubahan Desil BPJS
Menanggapi keluhan warga mengenai peralihan status data desil pada kepesertaan BPJS yang sering kali menghambat akses bantuan, Ade menekankan pentingnya peran aktif warga untuk melapor ke tingkat Kelurahan melalui petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
”Asalkan memang warga tersebut benar-benar dalam kondisi yang perlu bantuan ya. Artinya memang dia masyarakat yang perlu dibantu. Walaupun sekarang mental desilnya ada di desil 6 atau 7, dia bisa kembali ke desil 1-5, asalkan mengikuti tahapan yaitu datang atau lapor ke kelurahan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa nantinya akan ada proses pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. “Nanti di kelurahan ada petugas Puskesos yang akan mencatat, kemudian mereka akan ground check langsung ke rumah yang bersangkutan untuk memastikan apakah benar warga tersebut masih berhak ada di desil 1-5,” tambah Ade.
Penurunan Kuota Insentif Guru Ngaji di 2026
Isu yang cukup krusial adalah penurunan drastis kuota Bimbingan Rohani (Bimroh) yang kini berganti istilah menjadi Insentif Guru Ngaji atau Guru Lekar. Untuk tahun anggaran 2026, kuota yang disediakan hanya sebesar 550 orang untuk seluruh wilayah Kota Depok, turun jauh dari tahun-tahun sebelumnya.
”Bimroh tahun ini programnya berganti istilah saja sebenarnya, Insentif Guru Ngaji atau Guru Lekar. Kuotanya yang saya tahu tahun ini hanya 550. Padahal kuota Bimroh yang tahun lalu itu sebesar 2.000 kuota untuk penerima Bimroh. Sekarang mungkin karena masa transisi, kemudian juga program-program Wali Kota banyak yang prioritas yang harus didahului,” ungkap Ade.
Ade Ibrahim menegaskan bahwa Komisi D DPRD Kota Depok akan terus berupaya memperjuangkan agar kuota ini dikembalikan seperti semula pada tahun anggaran berikutnya.
”Tahun 2026 betul. Nanti di tahun 2027 kita akan dorong lagi supaya kembali minimal ke kuota lama 2.000, syukur-syukur bisa bertambah supaya penerimanya bisa lebih banyak,” pungkasnya optimis.
(AM/DEPOKNET)
