Registrasi Pelanggan Baru PDAM Depok
Redaksi DepokNet (DNet)
DEPOKNET – Disebut terbentuk sebagai KADIN tandingan, pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) kota Depok yang dipimpin Dahlan Muhammad menggelar Jumpa Pers guna mengklarifikasi issue yang berkembang tersebut.
Jumpa Pers yang dilaksanakan Senin (3/04) di kantor sekretariat komplek Pesona Mungil Blok BH Nomor 5 ini dihadiri beberapa jajaran pengurusnya. Dahlan Muhammad dalam pembukaan mengatakan bahwa dirinya enggan menyebut ada masalah kubu dalam kepengurusan KADIN kota Depok karena sesungguhnya kepengurusan yang dipimpinnya semua resmi dan mendapat pengesahan dan persetujuan dari pengurus Pusat hingga Provinsi.
“Saya gak mau bahas soal kubu-kubuan, kita resmi dari pusat sampai provinsi. Selain itu secara nasional KADIN yang sering disebut KADIN Kerakyatan ini memang tidak ada kubu-kubuan” tegas Dahlan.
Dahlan Muhammad
Terkait Surat Keputusan yang dimiliki oleh kepengurusan KADIN Kerakyatan tersebut, Dahlan mengatakan tidak ada masalah karena sudah keluar sejak tanggal 14 Februari 2017 dan ditandatangani langsung oleh Ketua KADIN Jawa Barat, Tjahya Santoso dan mendapat persetujuan langsung dari Ketua KADIN Pusat, Edi Ganefo.
Investasi pengembangan UMKM, membangun UMKM sesuai program Depok Sahabat UMKM, serta melakukan bimbingan (guidance) dan advokasi kepada pengusaha adalah tiga program utama KADIN Kerakyatan ini, dan Dahlan menjamin tidak akan tumpang tindih dengan program KADIN Depok yang dipimpin Miftah Sunandar nantinya.
“Tidak akan ada itu, karena kita gak konsentrasi ke APBD yang cuma 3,2 Miliar, pasar yang jadi target kami di Depok saja sampai 35 triliun dari Produk Domestik Regional Bruto kota Depok yang akan kita kembangkan, mudah-mudahan bisa meningkat minimal bertambah 1,5 kalinya, jadi gak akan ada rebutan atau tumpang tindih dengan mereka, sebab pasar sesuatu yang sangat bebas,” jelas Dahlan.
Perihal KADIN yang dipimpin oleh Miftah Sunandar dianggap lebih diakui oleh Pemerintah Kota Depok, Dahlan menjawab bahwa pengakuan itu tolak ukurnya hanya dari kerja dan pengabdian kepada masyarakat khususnya anggota dan para pengusaha.
“Bagi kita bukan persoalan diterima atau tidak diterima tapi lebih ke langkah kerja, toh hingga saat ini komunikasi kita dengan pemerintah kota masih baik. Sebenarnya gak perlu disampaikan soal ini, pak Wali, pak Wakil, bahkan ketua DPRD dan instansi terkait sangat mengetahui keberadaan kami,” tuturnya.
Dahlan menyebut jumlah UMKM yang sudah terdata lengkap oleh pihaknya dengan nama, alamat, dan produk yang jelas mencapai 600 UMKM. Dahlan juga menyebut beberapa nama yang masuk dalam kepengurusannya, salah satunya bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar.
Dirinya juga meyakinkan bahwa kepengurusannya tidak memiliki target untuk berebut “kue APBD” tapi focus pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Depok sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang nilai perputarannya mencapai Rp 35 triliun di tahun 2017.
Dahlan akan menyerahkan sepenuhnya kepada anggota sesuai kapasitas masing-masing sebagai pengusaha/kontraktor secara profesional terkait proyek APBD, namun dirinya menjamin tidak akan mengarahkan apalagi menekan, meminta, atau mengintervensi soal APBD, sebab di era kepengurusannya hanya akan fokus bagaimana perputaran PDRB Kota Depok yang saat ini mencapai Rp 35 triliun itu bisa meningkat.
“Mungkin itu barangkali yang akan membedakan gerak langkah kami nantinya dengan yang sebelah sana,” singkat Dahlan yang diamini Roy Prygina, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga.
Mengenai kapan akan dilantik atau diresmikan keberadaan KADIN yang dipimpinnya, Dahlan menjawab taktis bahwa tentunya yang akan melantik adalah Pihak Provinsi, dirinya juga mengaku sudah melakukan diskusi dengan pengurus pusat. Namun baginya bukan persoalan pelantikan peresmian atau pengukuhan tapi lebih kepada pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sudah direncanakan dan menjadi target.
“karena bagi saya yang lebih penting dari sekedar pelantikan yang mewah adalah realisasi program kerja yang harus fokus dan harus segera dieksekusi bukan hanya tertera diatas kertas, percuma pelantikan kalau ternyata program kerja tak terlaksana,” pungkasnya sambil menyebut akan ada kejutan dari KADIN yang dipimpinnya di bulan April ini.
Selaku Ketua Bidang Investasi dan Hubungan Kerjasama Internasional, Muhammad Ronny menambahkan bahwa pengurus KADIN dibawah pimpinan Miftah Sunandar seluruhnya adalah para sahabat dari kepengurusan KADIN Kerakyatan yang dipimpin Dahlan Muhammad sebab sama-sama pengusaha kota Depok. Untuk itu dirinya menghimbau agar bisa berkompetisi yang sehat bagaimana mewujudkan visi kota Depok 2016-2021 menjadikan kota yang Unggul, Nyaman, dan Religius.
“Karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang KADIN pasal 8 ayat b, kita harus siap menerima dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah, itulah salah satu bentuk kemitraan kita (KADIN) dengan Pemerintah,” tandasnya.
Perihal adanya ancaman bahwa kepengurusan KADIN yang dipimpinnya akan digugat oleh KADIN yang di ketua Miftah Sunandar, Ronny hanya mengingatkan bahwa harusnya rencana tersebut diarahkan ke KADIN Indonesia dan Jawa Barat yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
Selain itu, Ronny menyebut bahwa tidak ada satu pernyataan resmi pun dari pemerintah pusat baik itu Presiden ataupun Kementrian Hukum dan HAM yang mengatakan kepengurusan KADIN di Indonesia hanya ada satu kepengurusan yang diakui pemerintah, jadi dirinya meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi mempermasalahkan masalah kubu-kubuan dalam kepengurusan KADIN di kota Depok.
Dirinya juga menepis kemungkinan adanya rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Pemerintah dengan KADIN kepengurusan Miftah Sunandar, kecuali rekonsiliasi digagas oleh pengurus KADIN pusat.
“Yuk kita berangkat dari perencanaan makro kota Depok, Depok punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dan Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2032. Dari perencanaan makro tersebut mari kita jabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kita, mengawalnya agar sukses dan terealisasi nyata. Sederhana saja kan, dan gak akan bentrok karena porsinya banyak bener kok,” jelas Ronny.
Terakhir Ronny juga mengingatkan agar permasalahan yang ada tidak ditarik ke persoalan atau ranah politik sebab ini murni kepentingan para pengusaha. (CPB/DepokNet)
