DNet Jurnalisme Masyarakat – Cuma mau tanya,
Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Situ, masih berlaku gak?
Disebut pada Bab 8 Pasal 17 Perda tersebut, garis sempadan situ adalah 50 meter dari titik pasang tertinggi ke darat.
Peraturan tentang hal serupa ditegaskan juga dalam Perda Jawa Barat No 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air (ini juga pertanyaannya sama, Perda ini masih berlaku gak?), tersebut hal yang sama pada Pasal 11 Ayat 1 Perda Jabar ini.
Penegasan yang sama juga tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Pasal 10 a, yang menyebutkan, garis sempadan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Kalau masih berlaku, mohon kepada dinas terkait di kota Depok untuk bisa menertibkan keberadaan bangunan yang berada digaris sempadan situ yang saat ini marak.
Coba cek situ Lio (Rawa Besar ya namanya?), banyak bangunan yang berdiri melanggar Garis Sempadan. Atau Rawa Kalong, banyak keramba warga yang berdiri serampangan bercampur dengan tumpukan sampah dan air Setu yang warnanya sudah seperti cingcau.
Walau ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) nomor 5 tahun 2015 yang menyebut kewenangan setu se indomesia itu semua di tarik oleh pusat, dan pemerintah daerah setempat dilarang menggunakan APBD untuk kegiatan apapun terkait pemberdayaan Setu.
Tapi warga masyarakat tentunya berharap Pemerintah Kota Depok tetap bisa menjalankan program terkait pemberdayaan Setu yang ada di kota Depok dengan menggerakkan instrumen swasta untuk pendanaannya. Bukan hanya menunggu dan menunggu gerak dari pemerintah pusat yang tak kunjung datang karena alasan adanya aturan Permen PU Nomor 5 tahun 2015.
Segeralah bertindak, sebelum ASSET di kota Depok yang sangat berharga ini menuju ambang punah. Selamatkan Setu!!!! ( Pengirim Sang Gelombang )
