DEPOKNET – Berlaku sejak 6 Januari 2017, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dinaikkan tarifnya.
Atas usulan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.(BPK RI) dan Badan Anggaran DPR yang melihat temuan di lapangan adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PP Nomor 60 tahun 2016 ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016, dan diundangkan pada 6 Desember 2016 oleh Menkumham ini mulai berlaku 6 Januari 2017.
Penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKB ini dilakukan karena tarif dasarnya sudah tidak tepat (berdasarkan kondisi tahun 2010). Tarif dasar tahun 2010 ini kemudian dinaikkan pada tahun 2016 agar pelayanan dapat ditingkatkan secara online dan cepat disertai jaminan kepastian tarif yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam PP ini bukan hanya pengurusan surat kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan tarif, tapi seluruh jenis dan tarif PNBP di instansi Polri, salah satunya pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang awalnya Rp 10.000,- menjadi Rp 30.000,-
Seperti diketahui PNBP adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh negara dari masyarakat selain pajak. PNBP ini bersifat earmarking, artinya ketika sudah disetor masuk ke negara akan dikembalikan ke masyarakat untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan sumber PNBP tersebut. Misalnya tarif PNBP untuk pengurusan STNK hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan STNK. (AM/DepokNet)
