DEPOKNET – Merespon banyaknya keluhan warga masyarakat yang terdampak langsung penerapan ujicoba Sistem Satu Arah (SSA) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada ruas jalan Dewi Sartika, Nusantara, dan Arif Rahman Hakim, Fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Depok melakukan audiensi dengan warga masyarakat tersebut di kantor DPRD kota Depok, Senin (11/09/2017)..
Warga masyarakat sekitar percobaan SSA yang hadir diantaranya adalah beberapa ketua dan pengurus RT/RW kelurahan Depok dan kelurahan Depok Jaya, perwakilan pedagang di sepanjang ruas jalan Dewi Sartika, Nusantara, dan Arif Rahman Hakim, serta tokoh masyarakat lainnya.
Diterima langsung Ketua Fraksi PDI Perjuangan kota Depok, Veronika Wiwin Widarini, warga menyampaikan keberatan mereka terhadap pelaksanaan ujicoba SSA yang saat ini masih saja berlangsung padahal masa ujicoba telah berakhir 29 Agustus 2017 yang lalu.
“Jelas kami nyatakan menolak jika SSA dilanjutkan, karena sudah jelas Pemkot sama sekali tidak memikirkan dari awal bakal terjadinya dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan atas penerapan SSA ini,” ujar Suryadi, salah satu perwakilan warga.
Warga juga menyebut sebelum SSA dilakukan ujicoba, tidak pernah ada sosialisasi secara langsung baik berupa tatap muka atau pertemuan antara pihak Pemkot Depok selaku penggagas kegiatan dengan masyarakat sekitar yang bakal terkena dampak langsung dari penerapan SSA khususnya para pedagang dan pengurus RT/RW setempat.
“Kami tau ini untuk kepentingan umum, tapi seharusnya kami yang jelas-jelas merasakan setiap hari dampak dari SSA diajak bicara dari awal. Tapi ini kan enggak, kami cuma diberikan selebaran saja, sementara maksud dan tujuan SSA sama sekali gak pernah dibahas bersama kami yang setiap hari beraktifitas dan tinggal di sekitar SSA,” sebut Suryadi.
Keberatan dan keluhan warga lainnya juga disampaikan pula dalam audiensi ini, baik mengenai adanya kerugian para pelaku usaha dan pedagang yang omzetnya turun hampir 60% yang berimbas pada banyak pengurangan pegawai (PHK) karyawan pertokoan.
Selain itu banyak jalan lingkungan diantaranya perumnas Depok, kampung sawah dan kampung Lio menjadi padat bahkan macet disaat Sabtu dan Minggu karena telah dijadikan jalan alternatif bagi para pengendara untuk menghindari padatnya antrian kendaraan di jalur jalan yang diterapkan SSA.
Keluhan selanjutnya yang juga cukup menjadi perhatian adalah meningkatkan titik rawan kecelakaan di ruas jalan pemberlakuan SSA serta banyak orang tua siswa yang mengeluh harus berputar jauh saat mengantar atau menjemput anaknya sehingga seringkali menjadi terlambat masuk sekolah.
“Kami setiap hari ada di sekitar SSA, jadi kami paham betul SSA ini gagal mengurai kemacetan. Nusantara, Dewi Sartika dan ARH tetap macet, bahkan sekarang berimbas ke kampung kami yang ada disekitarnya juga ikut jadi macet,” ucap Opik Doel, warga Kampung Lio yang juga pengurus Karang Taruna kelurahan Depok ini.
Dewan Belum Terima Laporan Dari Dishub
Selain Veronika Wiwin Windarini, ada tiga “srikandi” lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga turut hadir menerima aspirasi warga masyarakat siang tadi, yakni Sahat Farida Berlian, Agustina Simanjuntak, dan Yuni Indriany.
Empat srikandi partai berlambang Banteng ini memastikan akan menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat yang disampaikan tersebut kepada pimpinan DPRD kota Depok agar secepatnya memanggil pihak Pemkot Depok terutama Dinas Perhubungan (Dishub) kota Depok terkait hasil ujicoba penerapan SSA yang menurut fraksi PDI Perjuangan tampak dipaksakan penerapannya.
“Kami juga sampai saat ini belum mendapat laporan hasil evaluasi ujicoba SSA yang katanya dua minggu lantas berubah menjadi sebulan, padahal janji Dishub akan melaporkan hal itu,” ucap Ketua fraksi PDI Perjuangan, Veronika Wiwin Windarini.
Sebelumnya Ketua DPRD kota Depok yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok, Hendrik Tangke Allo telah mengingatkan, jika Pemkot tetap memaksakan penerapan SSA, maka Pemkot harus terlebih dahulu membangun Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), membongkar pembatas jalan serta fasilitas pendukung lainnya di sepanjang ruas jalan penerapan SSA.
“Kalau itu tidak dilakukan, ya gak akan bisa, karena memang belum siap. Jadi solusi dari saya baiknya stop dulu. Gak ada salahnya kan mundur dulu, artinya dikembalikan seperti semula sambil mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan,” ungkap pria yang dikenal tegas ini. (NS/WSR/DepokNet)
