DEPOKNET – Dituding terlalu eksklusif dan tidak mencerminkan sebagai rumah rakyat, beberapa aktifis LSM di kota Depok menolak keras sistem pengamanan di gedung DPRD kota Depok. Pasalnya, dibeberapa pintu masuk gedung para wakil rakyat kota Depok tersebut sejak minggu ini terdapat anggota satuan pengamanan yang menjaga dengan ketat setiap pintu masuk yang ada.
“Gedung dewan udah bukan rumah rakyat lagi, kemarin saya mau pinjam kamar mandi yang ada di ruang komisi aja sampe harus titip KTP segala, ini gara-gara kamar mandi yang ada di depan ruangan kerja anggota rusak,” ujar Supardi, aktifis dari Serikat Tani Nasional (STN) kota Depok
Aktifis lainnya, Didy Kurniawan dari Jaringan Kerakyatan meminta agar kondisi gedung Dewan dikembalikan seperti dulu yang jauh lebih menunjukkan sebagai rumah rakyat. Apalagi katanya, bentuk pengamanan yang terlalu ketat justru tidak nyambung dengan tagline kota Depok yang sedang di dengung-dengungkan oleh Walikota Depok, Mohammad Idris yaitu Friendly City.
“Di balai kota gak seketat ini (gedung dewan) penjagaannya, setiap ruangan dinas bahkan ruangan Wali dan Wakil bisa di akses dengan mudah tanpa ditanya dan di ikuti sampai kedalam segala. Percuma kyai dan bang pradi teriak teriak Friendly City kalau ternyata dewannya gak Friendly dan seperti ketakutan sama kehadiran rakyat, jadi segera kembalikan gedung rakyat seperti dulu,” sebut Pria yang biasa disapa Wawan Gaul
Wawan bahkan minggu depan berniat melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD agar harapannya tentang gedung dewan yang bersahabat, ramah dan menunjukkan roh rumah rakyatnya tetap terjaga dan terpelihara. “Bubarkan Pengamanan DPRD sistem Pamdal dan kembalikan gedung DPRD sebagai rumah rakyat,” tegas Wawan
Pantauan Tim Depok Net di lokasi, memang di seluruh pintu masuk yang ada di gedung dewan, baik Gedung A maupun Gedung B telah bersiap anggota satuan pengamanan yang berjaga dan menanyakan kepada tamu yang datang. Selain mengisi buku tamu, setiap tamu yang datang pun akan dimintakan tanda pengenal (KTP) dan dikawal hingga ke ruangan siapapun yang dituju.
Beberapa pintu masuk yang dijaga tersebut diantaranya, pintu masuk ke ruangan fraksi dan sekretaris dewan yang ada di gedung A, pintu masuk ke ruang anggota di gedung B, serta pintu masuk ke ruang Komisi dan ruang pimpinan di gedung B.
Pengamanan yang sebelumnya menjadi tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Depok, kini posisinya digantikan anggota satuan pengamanan dari jasa outsourching, sejak Senin lalu (20/3)
Depok Net sempat mewawancarai pihak PT. VMI selaku perusahaan pelaksana jasa pelayanan pengamanan di gedung DPRD kota Depok tahun 2017 ini. Disebutkan oleh mereka, bahwa pihaknya hanya menjalankan dan melaksanakan perintah sesuai kontrak kerja yang mereka terima.
“Kami hanya pelaksana mas, anak-anak di lapangan semuanya bekerja menjalankan perintah sesuai pesanan yang diminta pihak setwan (sekretariat dewan) dan juga anggota Dewan sendiri, semuanya sesuai prosedur pengamanan yang dipesankan kepada kami,” ungkap pengusaha sukses yang tidak mau disebutkan namanya ini melalui sambungan telepon
VMI adalah perusahaan penyedia jasa layanan pengamanan beralamat di Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas kota Depok yang memenangkan paket pekerjaan untuk Tahun Anggaran 2017 dengan nama lelang belanja jasa pelayanan keamanan/ketertiban/penanggulangan bencana di gedung DPRD kota Depok tahun 2017 dengan harga penawaran sebesar Rp 837.676.448,00
Perusahaan ini juga memenangkan kegiatan yang sama yakni belanja jasa pelayanan keamanan/ketertiban/penanggulangan bencana (Jasa Keamanan) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Tahun 2017 dengan harga penawaran Rp 1.356.246.430,00
Selain terdapat satuan pengamanan yang berjaga, pintu masuk di gedung DPRD kota Depok memang sudah dipasangi alat pengaman sidik jari (finger print), sehingga hanya Anggota Dewan, staf setwan dan beberapa petugas satuan pengamanan saja yang memiliki kode akses sidik jari untuk membukanya.
“di pintu masuk ruang kerja anggota Dewan gedung B misalnya, sudah sejak tahun 2015 terpasang alat pengamanan finger print yang merupakan keinginan anggota dewan sendiri, terutama untuk menjaga kerja, keamanan dan kenyamanan mereka,” ujar salah seorang staf setwan.
Di tahun 2016 sendiri alat pengaman sidik jari juga dipasang di pintu masuk menuju ruang komisi dan ruang pimpinan dewan. Tidak diketahui berapa nilai pengadaan untuk alat pengaman canggih tersebut, apakah melalui penunjukan langsung atau lelang.
“Intinya agar dewan dapat bekerja. Selain itu, ada masalah seperti ada konstituen anggota dewan yang datang ke ruang pribadi atau ruang fraksi bahkan ruang pimpinan dengan jumlah yang banyak sehingga menimbulkan ketidaknyamanan,” ungkapnya (AM/CPB/DepokNet)
