DEPOKNET – Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan momentum politik yang menjadi saluran rotasi posisi paling vital di masing-masing daerah.
Pilkada serentak tahun 2020 yang salah satunya akan digelar di kota Depok pun diharapkan tidak hanya terjadi perubahan peta politik semata, tapi hasil pilkada nanti akan berdampak pada perubahan yang bersifat substansial yaitu transformasi bentuk dan performa kerja dari birokrasi di tingkat kota Depok.
Harapan itu dilontarkan Ketua KNPI Kota Depok masa bhakti 2014-2017, Dody Riyanto, S.Kom dengan melihat perkembangan kota Depok yang semakin bergerak pesat dan dinamis dibawah kepemimpinan Walikota Depok, Mohammad Idris.
“Kita patut menaruh hormat atas kerja Walikota Depok, namun patut juga disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki kedepan,” ujar Dody Riyanto kepada DepokNet, Sabtu (27/7/2019).
Mantan Ketua KNPI Depok yang sukses menghadirkan Gedung Pemuda kota Depok di era kepemimpinannya ini mengatakan, Mohammad Idris diharapkannya dapat melanjutkan pengabdiannya untuk periode 2021-2026 dengan segera melakukan sebuah mapping terkait kondisi kualitas pelayanan, mutu birokrat, hingga dimensi kualitas produk kebijakan yang selama ini telah ada.
Pemetaan ketiga unsur tersebut kata Dody Riyanto menjadi sangat penting karena menjadi indikator dalam menilai sebuah indeks efektivitas pemerintah (IEP), dengan upaya pertama adalah membuat sebuah pelayanan publik berkualitas dan selaras dengan visi pembangunan yang sedang gencar dilakukan.
“Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik itu adalah memperpendek masa perizinan usaha dan investasi di kota Depok,” katanya
Upaya kedua menurut pengusaha muda ini yakni terkait peningkatan kualitas dan kuantitas birokrat (ASN). Upaya kedua ini menjadi aspek vital yang harus diperhatikan oleh Mohammad Idris jika nantinya terpilih kembali.
“Kualitas birokrat tidak hanya menyangkut tingkat pendidikan, tapi juga menyangkut skill yang dimiliki,” lanjut Dody.
Sebab tambahnya, peningkatan skill ASN tentunya menjadi sangat penting ketika digunakan untuk menyongsong perubahan sarana pelayanan yang berbasis IT dan online, serta mendorong pelayanan yang semakin cepat kedepan.
Upaya ketiga yang tak kalah penting tutur Dody Riyanto adalah peningkatan kualitas kebijakan (regulasi) publik, dimana permasalahan yang sering dialami kebijakan di Indonesia dan kota Depok pada khususnya ialah menyangkut kuantitas kebijakan yang berjumlah sangat banyak.
Produk regulasi yang terhitung sangat banyak tersebut tak jarang ada yang tidak berpihak pada kepentingan publik, salah satu indikatornya dimana terdapat Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
“Belum lagi adanya program pembangunan yang memicu kontroversi dengan stakeholder dan masyarakat umum, seperti pemutaran lagu di lampu merah contohnya,” ucap Dody.
Berpasangan Dengan Kalangan Birokrat
Dody lantas menyimpulkan, ketiga unsur yang belum sepenuhnya terwujud di era kepemimpinan Mohammad Idris saat ini, bisa jadi disebabkan karena adanya intervensi kepentingan parpol pengusung yang sangat dominan mengendalikan.
Disisi lain, lawan politik Mohammad Idris di barisan oposisi pun tidak tinggal diam untuk terus menekan bahkan merongrong kebijakan-kebijakan yang dihadirkan akibat tidak terbangunnya komunikasi politik yang baik, intens dan simultan selama ini.
Untuk itu sambung Dody, agar perjalanan Mohammad Idris bisa berlangsung langgeng dan bisa diterima seluruh lapisan masyarakat. Alangkah bijak jika Mohammad Idris tidak lagi berpasangan dengan figur dari kalangan politisi dalam kontestasi Pilkada 2020 nanti.
“Figur yang tepat untuk bersanding dengan Mohammad Idris dan nantinya dapat menjadi jembatan komunikasi dengan seluruh lapisan serta maksimal merealisasikan peningkatan kondisi kualitas pelayanan, mutu birokrat, hingga dimensi kualitas produk kebijakan, adalah dari kalangan birokrasi atau aparatur sipil negara.” tegas Dody Riyanto.
Dody menyebut banyak figur ASN senior dan mumpuni di jajaran Pemerintahan Kota Depok yang bisa disandingkan dengan Mohammad Idris untuk melanjutkan pengabdian hingga 2026 nanti di kota Depok.
“Biar lebih Jooss, maka yang harus dipilih adalah sosok ASN yang sudah memiliki pengalaman panjang untuk melakukan pembenahan dan melanjutkan apa yang sudah dirancang Pak Idris hampir 5 tahun ini,” pungkasnya.
Pertimbangan lainnya jelas Dody, dengan menempatkan seorang Wakil Walikota yang berlatar belakang dari kalangan birokrasi, dipastikan akan mencairkan komunikasi politik yang kaku dan telah terbangun selama ini diantara parpol yang ada di kota Depok.
“Baik Parpol pendukung maupun parpol lain yang di claim menjadi lawan politik Mohammad Idris selama ini,” singkatnya. (Ant/CPB/DepokNet)
