DEPOKNET – Warga masyarakat yang terdampak pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang terletak di kelurahan Cisalak kecamatan Sukmajaya Depok berharap sikap tegas dari Gubernur Jawa Barat terkait pemberian dana kerohiman yang dijanjikan pemerintah kepada mereka.
Pasalnya, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional khususnya Pasal 9 menyebutkan, Gubernur adalah pihak yang menetapkan daftar masyarakat penerima santunan, besaran nilai santunan, dan mekanisme tata cara pemberian santunan.
Haji Udin selaku tokoh masyarakat menyebut Gubernur wajib menolak hasil kinerja Tim Terpadu yang tidak melakukan secara baik dan benar proses pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah lahan yang dikuasai masyarakat yang terkena dampak pembangunan UIII tahap pertama ini.
“Terutama warga masyarakat yang berada di dalam segitiga ini seluas kurang lebih 5 hektar yang konon katanya akan dijadikan pusat kantor dari kampus UIII,” ujar Haji Udin sambil menunjukkan gambar denah lokasi pembangunan UIII, Senin (2/9/2019).
Haji Udin menjelaskan, dalam lokasi segitiga itu, terdapat 61 Kepala Keluarga (KK) yang sudah lebih dari 10 tahun tinggal di lahan seluas 5 hektar tersebut.
“Tapi yang aneh, kenapa setelah dilakukan pendataan hanya tercatat 28 KK, sementara sisanya tidak terdata atau seperti tidak dianggap ada oleh Tim Terpadu,” jelasnya dengan nada kecewa.
Padahal sesuai Perpres 62 tahun 2018, persyaratan masyarakat yang berhak mendapatkan santunan atau relokasi adalah yang sudah menempati, menguasai, dan memanfaatkan lahan paling sedikit 10 tahun secara terus menerus dengan etikad baik secara terbuka.
“Sebagai informasi, kami disini sudah belasan tahun tinggal, bahkan ada yang sudah 23 tahun, maka kami meyakini ada kesalahan prosedural dan tidak menyeluruh yang dilakukan Tim Terpadu dalam melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi,” jelas Haji Udin.
Nardi, warga yang lahannya berada di lokasi segitiga pembangunan UIII bahkan meminta Gubernur Ridwan Kamil untuk turun langsung guna mengecek hasil kerja Tim Terpadu di lapangan. Hal itu kata Nardi harusnya dilakukan Ridwan Kamil agar tidak begitu saja menerima hasil laporan dan rekomendasi dari Tim Terpadu yang sesuai Perpres di Ketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau boleh jujur, saya dan keluarga ikut menyumbangkan suara buat Kang Emil di Pilgub kemarin karena kami percaya Kang Emil adalah pemimpin yang akan melindungi hak-hak warganya tanpa terkecuali. Mohon jangan sia-siakan kepercayaan kami itu,” ucap Nardi.
Sebelumnya, warga masyarakat terdampak pembangunan kampus UIII juga telah melayangkan surat keberatan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai jumlah besaran nilai santunan atau kerohiman yang telah ditentukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik).
Penasehat hukum warga, Andi Tatang Supriadi menyatakan, warga masyarakat tidak menolak bahkan sangat mendukung adanya pembangunan kampus UIII, namun mereka berharap adanya keterbukaan dan keadilan berkaitan dengan dasar perhitungan dari KJPP yang dirasakan warga sangat merugikan itu.
“Hasil perhitungan KJJP bervariasi, ada yang mulai Rp 8.000,- sampai Rp 13.500,- permeter persegi dan itu sudah termasuk harga bangunan dan pepohonan. Sementara dari warga sendiri meminta ada penyesuaian nominal setidaknya dengan nilai yang pantas dan manusiawi,” sebut Andi Tatang. (CPB/AM/DepokNet)
