DEPOKNET – Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, S.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan SMA Negeri di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis. Aspirasi ini menjadi salah satu fokus utama dalam agenda Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2026 yang digelar di wilayah Kelurahan Mekarsari, Jumat (30/1/2026).
Politisi perempuan dari Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut sebenarnya telah dijajaki bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Namun, rencana yang semula dijadwalkan masuk pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2025 harus tertunda akibat kebijakan efisiensi.
“Harusnya dilaksanakan di ABT di tahun 2025, tetapi karena kemarin terjadi efisiensi dan efisiensi itu juga terjadi di lingkungan Provinsi, pelaksanaan pembangunan SMA yang harusnya dilaksanakan di anggaran perubahan tahun 2025 ini tidak dilaksanakan,” jelas Yeti.
Yeti memaparkan alasan strategis pemilihan Kelurahan Tugu sebagai lokasi sekolah baru. Selain faktor kepadatan penduduk yang sangat tinggi, keberadaan SMA Negeri di lokasi tersebut akan mempermudah akses pendidikan bagi warga di kelurahan sekitarnya melalui jalur zonasi.
“Kenapa di Kelurahan Tugu? Karena pertama, jumlah penduduk Kelurahan Tugu ini sangat besar. Yang kedua, apabila dilaksanakan pembangunan di Kelurahan Tugu nantinya bisa juga secara zonasi menerima siswa dari Kelurahan Pasir Gunung Selatan, juga dari Kelurahan Mekarsari,” tambahnya.
Bagi Yeti, berdirinya SMA Negeri di Cimanggis bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan utang janji politik yang harus segera direalisasikan sebelum masa jabatannya berakhir. Selama 15 tahun mengabdi sebagai wakil rakyat, ia memandang masalah pendidikan sebagai prioritas yang mendesak.
“Salah satu yang menjadi cita-cita saya atau salah satu juga yang menjadi kewajiban saya yang saat ini belum saya bisa persembahkan kepada masyarakat di daerah pemilihan saya selama saya menjadi dewan 15 tahun adalah mempersembahkan berdirinya SMA Negeri di Kecamatan Cimanggis,” tegasnya dengan penuh haru.
Ia berjanji akan terus berkoordinasi dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat hingga tingkat pusat jika diperlukan.
Adapun seluruh usulan warga dalam reses ini, termasuk mengenai penanganan banjir dan akan diinput ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kota Depok. (Depoknet)
