DEPOK NET – Walikota Depok, Muhammad Idris pernah mengatakan, bahwa pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu prioritas utama program kerjanya. Dia bahkan berjanji merealisasikan janji tersebut saat kampanye Pilkada Depok tahun lalu.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2017, diketahui Pemerintah kota (Pemkot) Depok telah menyodorkan usulan anggaran kepada DPRD Kota Depok untuk pengadaan RTH sebesar kurang lebih Rp 300 miliar. Hal ini dikarenakan target Pemkot Depok yang harus segera memiliki alun-alun pada 2017-2018.
Dari informasi yang DepokNet terima, Pemkot telah ‘mengincar’ lokasi lahan untuk RTH yang nantinya akan dibeli yang berada di wilayah Grand Depok City (GDC) kota Kembang seluas 3 Hektar dengan harga permeter pesegi sebesar Rp 5 Juta. Bahkan konsep awal pembangunan RTH di GDC itu sudah lama dipersiapkan.
Alasan pembelian lahan RTH di GDC kota kembang oleh Pemkot tersebut, kata Walikota agar RTH tidak hanya berkumpul di pusat kota, karena selain tidak merata, harga tanah mahal dan Margonda juga dianggap sudah banyak perkantoran sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan masyarakat yang hendak mengunjungi taman di pusat kota, seperti timbulnya kemacetan, polusi udara serta kebisingan.
Rencana pembelian lahan RTH itu mendapat penolakan keras dari beberapa aktifis LSM yang tergabung dalam Forum Depok Raya, mereka berpendapat seharusnya pemkot bisa memaksimalkan lahan fasos/fasum yang ada daripada harus membeli lahan hingga habiskan uang rakyat sebanyak itu.
“Harus di TOLAK rencana ini, memangnya gak ada lahan fasos/fasum yang tersisa di GDC. Ingat, dari dulu pengadaan lahan yang dilakukan pemkot selalu berujung masalah, kalau pemkot masih tetap ngotot beli lahan milyaran hanya buat RTH dan mengesampingkan kebutuhan prioritas lain yang jauh lebih penting, kami akan petakan siapa saja anggota dewan khususnya banggar serta pihak eksekutif (pemkot) yang kemungkinan bakal terjerat hukum dari pembebasan lahan ini!” ujar Didy Kurniawan, anggota Forum Depok Raya
Didy menyakini, masalah rencana pembelian lahan GDC ini pastinya sudah di setting jauh hari, dan ada calo tanah terlibat didalamnya yang mengarahkan pemkot agar membeli lahan disana. Didy menduga nantinya akan ada persekongkolan antara pihak Legislatif khususnya yang ada di badan Anggaran (Banggar) dengan pihak Eksekutif yang terlibat dalam pembelian lahan ini.
“Pasti ada Calonya, urut dari dia aja, nanti juga keliatan ujungnya siapa yang bakalan menang banyak. Ini sih persekongkolan jahat mengeruk uang rakyat. contoh kasus SMAN 14 deh, yang dibawah sih fikirannya idealis buat kepentingan masyarakat, tapi yang punya kebijakan itu yang lagi mikir dapat apa yaa…mumpung lagi laku tanda tangannya!” tegas Pria gingsul berjuluk Walikota Depok Gaul ini
Penolakan juga datang dari Sekretaris MPC Pemuda Pancasila kota Depok, Lail Fajarudin. Tokoh senior di jajaran Ormas se kota Depok yang biasa disapa Ramoy ini berpendapat, selain masyarakat belum melihat dan mendapatkan informasi valid tentang kajian akademis sehingga pemkot harus membeli lahan di GDC Kota Kembang untuk RTH, dirinya juga menyebut bahwa tidak ada sejarahnya pengadaan lahan tanpa ada titip menitip harga.
“Mungkin GDC kota Kembang banyak akan tumbuh kembang perumahan warga komplek dan warga biasa di kemudian hari, sehingga harus diimbangi dengan RTH. Tapi yang pasti harus ditolak rencananya jika hanya menguntungkan Calonya saja!” pungkas Lail ‘Ramoy’ Fajarudin
Sebelumnya rencana penambahan lahan RTH oleh Pemkot di GDC ini telah mendapat penolakan dari DPRD kota Depok. Anggota Dewan dari fraksi Golkar, Tajudin Tabri
memberi masukan agar RTH tersebut bisa dibangun di Pusat Kota dan dekat dengan kantor Pemkot Depok.
Menurutnya, posisi RTH harus dekat dengan Balaikota agar dapat dipantau dan tidak disalahgunakan menjadi tempat prostitusi.
“Selain itu, RTH yang dekat dengan kantor Pemerintahan akan membuat lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat, juga strategis. Sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi satu sama lain,” ungkap Aleg Golkar yang bakal dilantik menjadi Bendahara DPD Golkar kota Depok hasil Musdalub ini. (cpb/DepokNet)
