DEPOKNET – Kekecewaan Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo terkait mutasi pejabat yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok, Senin, 31 Desember 2018 dilontarkannya secara terbuka di Rapat Paripurna DPRD kota Depok dalam rangka pembukaan masa sidang II tahun sidang 2018-2019 yang diselenggarakan di Ruang Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (3/01/3018).
Bahkan sebelum rapat paripurna dimulai, HTA sapaannya juga meminta Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Depok, Supian Suri untuk meninggalkan ruang paripurna.
Diawal sambutannya selaku pimpinan rapat, HTA mengatakan sedih dan kecewa dengan promosi dan mutasi ratusan pejabat di lingkungan Pemkot Depok yang disebutnya tidak prosedural dan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Depok.
Dimintai penjelasannya seusai rapat paripurna, HTA menyadari jika memang urusan mutasi adalah hak preogratif walikota. Namun sambungnya, kalau menyangkut yang dimutasi adalah pejabat di jajaran Sekretariat DPRD (Setwan), dirinya mengatakan harusnya walikota melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD.
“yang terjadi di mutasi kemarin tidak ada basa basi sedikitpun, ujug-ujug masuk ke Setwan,” jelasnya.
Ditambahkan HTA, dirinya secara pribadi menolak pejabat baru yang ditempatkan di Sekretariat DPRD diantaranya Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Kabag Keuangan untuk menempati pos jabatannya.
Untuk itu katanya lagi, dirinya telah meminta Sekretaris DPRD untuk melayangkan surat ke walikota untuk menolak Kabag-Kabag yang baru ditempatkan tanpa koordinasi dengan pimpinan DPRD.
Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna yang hadir dan mendengarkan langsung kekecewaan ketua DPRD kota Depok menanggapi hal tersebut sebagai dinamika biasa dan berharap kedepan pihak eksekusif dan legislatif bisa kembali satu persepsi.
Pradi tegas mengatakan apa yang dilakukan ketua DPRD selaku pimpinan dewan merupakan dinamika biasa dan memang sah harus dilakukan sesuai fungsi DPRD yang diatur oleh Undang-Undang.
“Dalam rangka evaluasi tentunya sah-sah saja, kalau adem-adem aja ya gak seru juga laahh,” ucap pradi.
Wakil Walikota Depok yang juga merupakan orang nomor wahid di Partai Gerindra Depok ini pun tidak merasa di intervensi oleh DPRD terkait kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah kota Depok.
“Saya fikir tidak, itu hal yang lumrah karena memang sudah menjadi tugas mereka (DPRD, red) dalam memberikan masukan supaya ada perubahan dan perbaikan buat kinerja-kinerja kita,” tandas Pradi Supriatna
Ditanya apakah dirinya dilibatkan dalam proses kebijakan mutasi kali ini, Pradi menjawab dengan diplomatis bahwa semua proses sudah melalui prosedur dan mekanisme termasuk sudah melakukan koordinasi sebelumnya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) “Soal dilibatkan atau tidak, kami kan punya dan mendorong tim independen untuk melakukan itu, dan juga koordinasi dengan KASN,” singkatnya. (CPB/AM/DepokNet)
