DEPOK – LSM Hardline dengan Ketua Regie Loen dan Gerakan Militan Pejuang Indonesia (GMPI) ikut angkat bicara terkait pelanggaran GSS Ciliwung dan Bangunan Tak Berizin SBI di Grand Depok City. Ketua Ormas GMPI Depok, Andi Hunter, menyatakan bahwa pihaknya bersama ormas dan LSM lain akan turun aksi mendukung Gerakan kawan-kawan Aktivis LSM yang ingin menegakkan Peraturan Daerah Kota Depok.
“Kita semua akan bersatu mendatangi kantor DPRD Kota Depok untuk meminta dewan gunakan fungsi pengawasan terkait penegakan Perda di Kota Depok,” ujar Andi Hunter pada selasa, 4 maret 2025.
Sementara Regie Loen Ketua LSM HARDLINE menambahkan bahwasannya anggota-anggotanya sudah siap untuk ikut turun aksi secara besar-besaran bersama gabungan Ormas dan LSM. “Jika aksi kami kemarin dianggap main-main dalam mengkritisi pelanggaran, maka kami akan penuhi kantor DPRD Kota Depok agar pengawasan berfungsi,” ujar Regie.
Tokoh Aktivis Lingkungan Hidup yang tinggal di Depok Heri Gonku tetap tegas melawan segala bentuk pelanggaran yang bisa berdampak pada perusakan lingkungan dan penyempitan ruang terbuka hijau.
“Ya sempadan harus dikembalikan sebagaimana mestinya untuk kepentingan ekologis yang bermanfaat bagi seluruh kehidupan, bukan sekedar ekonomi lalu pembenaran lapangan kerja,” ujar Heri Gonku, Pendiri Forum Komunitas Hijau.
12 LSM yang tergabung di Gerakan Depok Bersatu (GEDOR) mendesak kepada Pemerintah Kota Depok untuk tidak mengeluarkan izin terhadap bangunan yang melanggar GSS Ciliwung.
“Kami meminta agar Pemkot Depok tegas bertindak dan tidak mentoleransi bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai Ciliwung, agar tidak ada lagi pelanggaran di kemudian hari,” ujar Eman Sutriadi, Ketua GEDOR, Selasa 4 Maret 2025.
Eman juga meminta DPRD Kota Depok jangan mau dilecehkan fungsi pengawasannya. “Bangunan itu hampir setiap hari dilewati oleh seluruh anggota DPRD Kota Depok, pelanggaran itu sama saja melecehkan fungsi pengawasan dewan. Mau ditaruh dimana muka dan marwah anggota dewan kita,” ujar Eman.(tim)
