DEPOKNET – Larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019 akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tercantum larangan mantan koruptor menjadi Caleg dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h.
Dalam PKPU yang ditandatangani Ketua KPU Pusat, Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018 tertulis bahwa mantan terpidana korupsi tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif.
“Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,” mengutip bunyi Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU No. 20 tahun 2018.
Komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan PKPU No. 20 tahun 2018 pun sudah diunggah ke jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di laman kpu.go.id.
Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM sempat menolak untuk mengundangkan PKPU tersebut. Alasan Kemenkumham yakni larangan eks koruptor menjadi caleg tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Meski demikan, KPU tetap menetapkan PKPU tersebut sebagai pedoman pelaksanaanPileg 2019. Menurut Pramono, PKPU itu sah diterapkan pada Pileg 2019 meski tidak diundangkan oleh Kemenkumham.
“Peraturan MK (Mahkamah Konstitusi) juga berlaku sejak disahkan sendiri oleh MK,” katanya.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman juga sempat menyatakan hal serupa. Dia mengatakan KPU memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan menerapkan peraturan secara secara mandiri selaku lembaga penyelenggara Pemilu.
“Kalau anda lihat di beberapa lembaga, sebetulnya mereka juga punya kewenangan sendiri membuat peraturan secara mandiri,” kata Arif.
Ketua KPU Pusat ini pun menegaskan, pihaknya tidak melangkahi kewenangan yang diberikan. Selama ini katanya, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan dalam proses penggodokkan PKPU tersebut.
Misalnya, KPU melakukan rapat pleno serta berkonsultasi dengan Komisi II DPR bersama Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.
“KPU sebetulnya telah menjalankan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011,” tutur Arief.(Ant/DepokNet)
