DEPOKNET – Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di ruas jalan Dewi Sartika, Nusantara dan Arif Rahman Hakim dinilai Ketua DPRD kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) belum memperhitungkan munculnya masalah baru terutama terhadap warga masyarakat di sekitar wilayah yang terkena imbas langsung penerapan SSA.
Ditemui DEPOKNET di kediamannya, Minggu (10/09/2017), HTA menerangkan awalnya target dari ujicoba penerapan SSA diharapkan dapat mengurai kemacetan di ruas jalan yang diberlakukan, maka dirinya merestui saat ujicoba penerapannya akan dilakukan selama satu bulan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).
“Namanya juga ujicoba, siapa tau benar bisa jadi solusi mengurai kemacetan, tapi ternyata setelah berjalan selama satu bulan masih tetap macet macet juga, jadi ini bukan solusi, bahkan ada tambahan masalah baru yang ditimbulkan yaitu masyarakat sekitar dirugikan,” ungkapnya.
Untuk itu HTA meminta supaya Pemkot Depok mau jujur dan realistis tentang fakta di lapangan, kalau memang hasil dari ujicoba tidak maksimal seperti yang diharapkan dan tetap macet, maka dirinya meminta agar program SSA dihentikan dan dikembalikan seperti semula.
“Pemkot harus jujur, realistis saja, apakah benar macetnya bisa terurai, kalau memang hasil dari SSA tidak maksimal dan tetap macet di sana sini, ya sudah kembalikan ke awal, biar ekonomi masyarakat sekitar tidak terganggu,” tegasnya.
Sebab kata HTA, di satu sisi ternyata yang tidak diperhitungkan setelah ujicoba SSA diberlakukan, timbul masalah baru yakni masalah dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar penerapan SSA yang terganggu. Hal yang harus difikirkan dan tidak boleh diabaikan oleh Pemkot.
“Masyarakat sekitar penghasilannya merugi, jalan-jalan alternatif seperti Lio dan perumnas Depok 1 juga jadi macet, belum lagi beberapa ruas jalan SSA jadi rawan kecelakaan, ini kan masalah baru, harus difikirkan jangan diabaikan,” sebutnya.
HTA juga meminta Pemkot jangan hanya mendengarkan masyarakat yang tinggal di Tapos, Sukmajaya, Sawangan dan bojongsari yang bicara, karena yang merasakan imbasnya langsung dari penerapan SSA itu adalah masyarakat sekitar.
“Masyarakat Kampung Lio, Kampung Sawah, Perumnas Depok 1 dan Depok Jaya, mereka yang merasakan imbasnya langsung dan paling sangat dirugikan. Mana ini konstituen saya, dapil saya, apa SSA ini sengaja mau sabotase konstituen saya,” jelasnya.
Terkait hasil evaluasi Kinerja penerapan ujicoba SSA yang telah dilaporkan Dinas Perhubungan Kota Depok kepada Walikota Depok, dimana disebutkan telah terdapat kemajuan yang cukup signifikan selama satu bulan penerapan ujicoba SSA dngan mengacu dari tiga parameter yakni waktu tempuh, tingkat rata-rata kecepatan dan panjang antrian kendaraan, Hendrik hanya mengucap ringan, “aaahh itu mereka mendata pada saat kondisi SSA sedang kosong, yang merasakan itu kan kita masyarakat yang ada di sekitar sini. Anak saya yang SD saja tau kok kalau sekarang jadi tambah macet,” tuturnya.
Ketua DPRD kota Depok yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok ini mengingatkan, jika Pemkot tetap memaksakan penerapan SSA, maka Pemkot harus terlebih dahulu membangun Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), membongkar pembatas jalan serta fasilitas pendukung lainnya di sepanjang ruas jalan penerapan SSA.
“Kalau itu tidak dilakukan, ya gak akan bisa, karena memang belum siap. Jadi solusi dari saya baiknya stop dulu. Gak ada salahnya kan mundur dulu, artinya dikembalikan seperti semula sambil mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan,” pungkasnya. (CPB/DepokNet)
