depoknet.com – Ribuan massa dari Forum Masyarakat Tolak SSA gagal menemui Walikota Depok, Mohammad Idris saat menggelar aksi penolakan penerapan Sistem Satu Arah (SSA) ke kantor Balaikota Depok, Kamis (7/09/2017)
Upaya menemui Walikota Depok ini dilakukan warga untuk kedua kalinya setelah sebelumnya para penolak adanya penerapan SSA di jalur “Markas Macet” Dewi Sartika, Nusantara, dan Arif Rahman Hakim ini menggelar aksi yang sama, Selasa (29/08/2017).
(Baca Ulang: http://www.depoknet.com/warga-tolak-ssa-long-march-ke-balaikota-depok/)
Perwakilan warga menyesalkan sikap Walikota Depok yang tidak juga mau menemui mereka dan hanya “menugaskan” Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Gandara Budiana didampingi Kasatpol PP kota Depok, Dudi Miraz Imaduddin beserta aparat kepolisian dan TNI.
“Demo yang lalu kan sudah dijelaskan oleh mereka (Dishub, red) kalau kebijakan SSA sekarang sudah ada di meja Walikota, jadi kalau Dishub lagi yang menjelaskan, buat apa? Kita mau dengar penjelasan langsung dari mulut Walikota yang disebut pejabat Dishub sebagai Konseptor penerapan SSA,” ujar Denny Azaruddin, salah satu koordinator aksi.
Perwakilan warga yang tak puas dengan jawaban dan penjelasan dari Kadishub Depok akhirnya langsung keluar ruangan tanpa mau mendengar penjelasan selanjutnya.
“Percuma, ujungnya hanya jadi debat kusir kagak jelas, kami mau Walikota yang bicara,” sebut Denny dengan wajah kecewa.
Denny bersama warga lainnya pun memastikan akan terus melakukan aksi untuk menolak diterapkannya SSA karena disebutnya telah banyak merugikan aktifitas dan perekonomian warga di sekitar jalur yang terkena imbas dari SSA.
“Pendapatan pedagang menyusut, di Nusantara dan ARH juga jadi rawan kecelakaan, belum lagi banyak warga yang harus memutar jauh, jadi tolong sampaikan ke Walikota, Batalkan SSA sekarang juga, kembalikan seperti semula,” tegasnya.
Denny juga menyatakan sudah menyiapkan perlawanan hukum jika kebijakan SSA tetap dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) dengan nantinya diiterbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Depok tentang Penerapan SSA.
“Kita akan gugat dan batalkan kebijakan (Perwal, red) tersebut, bahkan kita siap blokir jalan. Pesan kami, jangan main-main dengan suara rakyat yang sedang marah dan kecewa,” pungkasnya.
Forum Warga yang menolak SSA juga mengatakan akan mendirikan beberapa posko Crisis Center SSA di beberapa titik di ruas jalan yang terkena imbas penerapan SSA. Hal ini dimaksudkan agar warga yang selama ini belum berani atau bingung menyampaikan penolakannya terkait penerapan SSA, bisa menyampaikan segala aspirasi dan keberatannya ke posko-posko Crisis Center SSA yang ada nantinya. (CPB/AM/DepokNet)
