DEPOKNET– Terkait belum dibayarkannya hak-hak karyawan, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), selama tiga bulan terakhir. Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Yetty Wulandari, buka suara dengan segera mengambil langkah inovatif dan strategis guna menghadapi berbagai persoalan yang tengah melanda.
Yetty menegaskan, manajemen hotel tidak boleh hanya diam atau pasif ketika menghadapi turunnya tingkat okupansi yang terjadi karena berkurangnya acara besar seperti wisuda dan kegiatan resmi lainnya. Menurutnya, peluang dari program-program nasional yang sedang berjalan harus dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Manajemen Hotel Bumi Wiyata tidak boleh pasif menghadapi turunnya tingkat okupansi akibat tidak adanya kegiatan wisuda atau acara besar lain. Mereka harus mampu menangkap peluang dari program nasional yang sedang berlangsung,” ujar Yetty usai menerima perwakilan karyawan Hotel Bumi Wiyata di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (23/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, beberapa anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, seperti Hamzah, Edi Masturo, Gery Wahyu Riyanto, dan Irfan Rifai, turut hadir memberikan dukungan serta solusi konkret agar masalah yang dihadapi hotel dapat segera teratasi.
Salah satu program nasional yang disorot Yetty adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah melalui pendirian dapur gizi di berbagai daerah. Dengan pengalaman dan fasilitas yang dimiliki, ia optimistis Hotel Bumi Wiyata memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam program tersebut.
“Hotel sudah terbiasa menyiapkan makanan dalam jumlah besar untuk tamu dan acara resepsi. Dengan fasilitas dapur dan tenaga yang ada, hotel bisa memproduksi makanan bergizi untuk ribuan anak sekolah setiap hari,” kata Yetty.
Jika manajemen hotel dapat berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional, dapur yang ada di hotel bisa difungsikan sebagai dapur gizi nasional. Langkah ini tidak hanya membantu program sosial pemerintah, tapi juga membuka peluang agar hak-hak karyawan terpenuhi secara penuh.
“Ini bukan hanya soal bisnis hotel, tetapi bagaimana hotel dapat berkontribusi pada program pemerintah dan sekaligus menyelesaikan masalah internal mereka. Kami dari Fraksi Gerindra tentu mendorong ini karena kami juga bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Yetty.
Selain masalah hak karyawan, Yetty juga menyoroti kelalaian manajemen dalam memenuhi kewajiban pajak. Terhitung sejak 2023, Hotel Bumi Wiyata tercatat belum membayar pajak sebesar Rp10 miliar.
“Ketidakpatuhan membayar pajak ini menunjukkan kurangnya upaya manajemen dalam menggali potensi dan mencari solusi,” kata Yetty.
Ia menambahkan, jika manajemen lebih tanggap dan inovatif seperti hotel lain di daerah, permasalahan ini bisa dihindari.
Yetty berharap manajemen segera berbenah dan mengambil langkah nyata agar hotel tidak hanya bertahan di masa sulit, tapi juga bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah.
“Dengan inovasi dan kerja sama yang baik, saya yakin hotel dapat bangkit dan memastikan kesejahteraan seluruh karyawan,” tutupnya.(monet)
