Registrasi Pelanggan Baru PDAM Depok
Redaksi DepokNet (DNet)
DEPOKNET – Lima pimpinan organisasi masyarakat (ormas) di kota Depok melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran pemerintah kota (pemkot) Depok kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota Depok, Rabu (21/10/2020)
Ke lima pimpinan ormas kota Depok tersebut adalah ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Ajazih Azis, Ketua Forum Betawi Rempug (FBR), Nawih, Ketua Pemuda Pancasila (PP), Nanang Kasnan Permana, ketua Forum Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Mahmud Renhoren, dan ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten, Nuryadi.
Dalam surat penerimaan laporan dengan nomor 02/PL/PW/Kot/13.07/X/2020 itu, Kelompok Ormas yang dikenal dengan julukan “Pandawa Lima” ini melaporkan terkait adanya foto yang beredar di media sosial (medsos) dimana ada oknum ASN kecamatan Tapos dengan pose jari mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada Depok.
“Iya, tadi sore sudah kami laporkan ke Bawaslu. Sementara ini ada dua oknum yang terlapor, satu orang Lurah dan satu orang kepala seksi kecamatan,” jelas Ketua DPD Forkabi Depok, Ajazih Azis.
Bang Azis, sapaan ketua Forkabi Depok ini menjelaskan, kelompok Ormas Pandawa Lima memastikan akan mengawal seluruh proses pemeriksaan atas laporan mereka tersebut hingga tuntas.
Selain itu, dirinya bersama pimpinan ormas lainnya sudah berkomitmen untuk mengawal proses pelaksanaan Pilkada Depok 2020 agar berjalan tanpa ekses dan kecurangan.
“Pintu pengawalannya kan sebenernya ada di KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara. Kalau mereka tegas dan jelas, tentunya tidak akan ada itu pelanggaran. Kalau kita kan cuma masyarakat biasa yang ikut membantu mengawasi,” papar Azis.
KPU Harus Massive Sosialisasi
Di tempat yang sama, Ketua Pemuda Pancasila kota Depok, Nanang Kasnan Permana menekankan kepada KPUD Kota Depok beserta seluruh jajaran Penyelenggara di tingkat Ad Hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Depok, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Kelurahan untuk mau merangkul ormas dalam melancarkan kerja-kerja mereka di lapangan.
“Bukan hanya persoalan pengawasan saja, tapi menyampaikan informasi akan pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kami dari Ormas siap membantu KPU agar lebih massive lagi gaungnya,” ungkap Trisno NKP.
Hal tersebut sangat penting menurut Trisno mengingat penyelenggaraan sebuah Pilkada dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.
“Dalam konteks Pilkada Depok 2020, kami melihat bahwa KPUD Kota Depok sama sekali belum melakukan kerja maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka Golput ke titik yang paling rendah,” bebernya
Hal yang sama juga dirasakan oleh ketua FPMM, Mahmud Renhoren. Menurut tokoh maluku muslim yang biasa disapa Haji Moren ini, Sosialisasi dan ajakan “Ayo ke TPS” atau “Jangan Golput” secara massive di seluruh pelosok kota Depok sama sekali belum terlihat dimainkan KPUD kota Depok.
“Kalau pun ada, KPUD kota Depok baru sebatas membuat pemberitahuan atau informasi terkait tanggal pelaksanaan Pilkada Depok yakni 9 Desember 2020 dari jadwal sebelumnya 23 September 2020, betul gak?” pungkas Moren. (CPB/AM/DepokNet)
