Mungkinkah Calon Kepala Daerah Wajib Susun RPJMD ?

DEPOKNET – Pemikiran itu muncul ketika Pilkada serentak 2020, selesai. Dan selama menunggu proses pelantikan Kepala Daerah Baru, Perda RPJMD Kepala Daerah baru belum disusun dan ditetapkan. Dilain pihak, Perencanaan ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan harus disusun dan dipersiapkan. Bahkan ada daerah yang sudah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan untuk 2022.

Banyak yang mempertanyakan landasan musrenbang di tingkat Desa/kelurahan dan Kecamatan, karena RPJMD Kepala Daerah yang baru terpilih belum tersusun. Bila didasarkan RPJMD yang lalu diyakini sudah tidak berlaku karena periode RPJMD sesuai masa jabatan Kepala Daerah sebelumnya.

Menurut UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 264, menegaskan Kepala Daerah terpilih harus segera menyusun dan menetapkan Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 bulan setelah dilantik. Pasal UU ini juga tidak dapat menjawab kebutuhan perencanaan ditingkat Desa/kelurahan lebih awal, tidak mungkin menunggu RPJMD Kepala Daerah Baru 6 bulan mendatang.

Tampaknya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020, menjembatani situasi ketidak pastian itu. Salah satu poinnya, mengatur penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025. Penyusunan itu dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP tahun 2022.

Surat Edaran Mendagri ini adalah suatu upaya memberikan toleransi dalam perencanaan secara serempak karena RPJMD Kepala Daerah Baru belum ada. Ada 2 (dua) hal yang perlu dikritisi menurut penulis.

Pertama, SE tersebut berupaya menambah penjelasan yang tidak pernah tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah khususnya perencanaan mempertimbangkan visi misi Kepala Daerah terpilih. Logis, tapi dasar hukum tidak jelas.

Kedua, Ada yang ambigu, karena dalam SE disebut bahwa RPJMD Teknokratik dapat dipakai sebagai landasan. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah baru.

RPJMD Teknokratik disusun oleh Tim pakar, dan setelah itu wajar bila ada mekanisme revisi perencanaan sesuai misi dan misi Kepala Daerah yang baru. Bila RPJMD Teknokratik diatur dalam UU, tentunya Pemerintah Daerah wajib menyiapkan.

Dan bila Kepala Daerah Baru akan susun RPJMDnya dapat disesuaikan dengan visi dan misinya. Surat Edaran Mendagri tersebut, sebenarnya bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan meskipun muncul kesan sebagai peraturan, sifatnya hanya untuk kalangan Internal.

Menurut Prof. Maria, staf pengajar fakultas Hukum UI, biasanya sebuah SE menjelaskan atau membuat prosedur untuk mempermudah, atau memperjelas peraturan yang mesti dilaksanakan. Karena sifatnya hanya memperjelas, maka SE tidak boleh menabrak apalagi menegaskan peraturan perundang-undangan. Pilkada serentak 2024, efektifnya kurang dari 2,5 tahun lagi.

Mungkinkah calon kepala daerah disyaratkan menyusun RPJMD Teknokratik atau partisipatif dengan memperhatikan visi misinya dan RPJPD di daerahnya? Program atau pemikiran visi misi calon yang holistik selaras RPJPD yang tersusun dalam draft RPJMD kedepan seharusnya sudah dikonsep oleh Calon Kepala Daerah yang maju dalam Pilkada.

Sehingga yang dikampanyekan calon adalah konten rancangan RPJMDnya yang tinggal diperdakan dan direalisasikan saat calon terpilih. Adalah suatu harapan bila sang calon mempunyai Tim yang sudah menyiapkan RPJMD Teknokratik sebelum dia terpilih. Semoga. Oleh : Maryono (pengamat kebijakan publik)