LSM NEWS : “Dukung Penuh Kadisdik, KCD dan Kepsek Maksimalkan Rombel Di SMA/SMK Negeri!”
“Setiap pejabat publik harus berani menggambil sikap dan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat, demikian pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas tidak perlu takut mengambil kebijakan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid 19 seperti saat ini,” pungkasnya.
DEPOKNET – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PSPB) Tahun 2020/2021 telah berakhir di seluruh Indonesia termasuk juga di kota Depok sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kota Depok.
Namun tingginya niat siswa untuk belajar di sekolah negeri, membuat pasca PSBB yang dilaksanakan pada masa pandemi covid 19 ini, ternyata fakta di lapangan masih banyak peserta didik untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak tertampung.
Menurut Ketua Umum Nusantara Education Watch Service (NEWS) Bachtiar Simanjuntak, fakta adanya ribuan calon peserta didik yang tidak tertampung tersebut diakibatkan tiga faktor utama.
Yang pertama menurut Bachtiar adalah karena pertambahan penduduk khususnya jumlah calon peserta didik dari tahun ke tahun tidak berimbang dengan pertambahan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
Faktor kedua kata pria peduli dunia pendidikan dan sudah berkiprah sejak tahun 2004 secara nasional ini adalah animo masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di SMA Negeri sangat tinggi akibat Pemerintah Provinsi di tahun ajaran 2020/2021 telah menggratiskan biaya pendidikan.
“Selain digratiskannya biaya pendidikan oleh Pemprov, masa pandemi Covid 19 telah membuat ekonomi masyarakat terpuruk dan mengakibatkan banyak dari mereka yang tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anaknya di sekolah swasta,” ungkap Bachtiar Simanjuntak.
Faktor terakhir kata Bachtiar karena keberadaan SMA/SMK swasta masih terhitung langka pada setiap kecamatan sebagai pilihan alternatif bagi calon peserta didik baru.
Merespon tiga faktor tersebut, Bachtiar mengatakan telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat agar membuat kebijakan menyelamatkan para calon peserta didik untuk SMA Negeri/SMK Negeri dengan melakukan optimalisasi/maksimalisasi Rombongan Belajar (Rombel).
Sebab katanya, penambahan Rombel sangat dimungkinkan dilakukan pada semua SMA Negeri yang ada di Kota Depok mulai dari satu rombel sampai dengan dua belas Rombel di beberapa SMA dan SMK Negeri.
Bahkan sambung Bachtiar, pihaknya juga sudah mengirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal bulan Juli agar Kementerian menganjurkan tiap kabupaten/kota yang padat penduduk dengan menambahkan gedung sekolah yang tidak berimbang.
“serta agar dilaksanakan optimalisasi rombongan belajar karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19 pada pelaksanaan proses belajar mengajar di dunia pendidikan,” ucapnya.
Bachtiar Simanjuntak juga menyesalkan adanya pemberitaan yang mendiskriditkan para Kepala Sekolah akan pelaksanaan PPDB, sebab menurutnya Beberapa elemen masyarakat telah melakukan dialog, diskusi bahkan desakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Cabang Dinas wilayah 2 Jawa Barat agar membuat suatu kebijakan untuk menyelamatkan, mengakomodir ribuan para calon siswa yang belum tertampung.
Tokoh senior pemerhati dunia pendidikan ini pun berharap agar seluruh stakeholder pada dunia pendidikan untuk mau bersama-sama saling bahu membahu memberikan dukungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Cabang Dinas wilayah 2 Jawa Barat dan para Kepala Sekolah agar seluruh para calon siswa-siswi dapat terakomodir pada sekolah tujuan yang mereka inginkan.
“Jangan sampai ada yang putus sekolah di kota Depok, apalagi masa pandemi covid-19 ini ekonomi masyarakat sangat-sangat merosot,” tegas Bachtiar.
Dirinya memahami jika dalam kondisi ini posisi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jawa Barat dihadapkan dengan dua sisi yang sangat sulit. Namun sarannya, sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan tentunya mempunyai otoritas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan para calon peserta didik baru yang belum tertampung sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Setiap pejabat publik harus berani menggambil sikap dan kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat, demikian pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Cabang Dinas tidak perlu takut mengambil kebijakan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid 19 seperti saat ini,” pungkasnya.
Dengan jumlah 14 SMA Negeri di Kota Depok serta adanya penambahan baru yakni SMA Negeri 15 di wilayah timur dan SMA Negeri 16 di wilayah barat, kita berharap PPDB tahun ajaran 2021/2022 tidak ada lagi kejadian seperti ini di kota Depok. (Ant/CPB/DepokNet)
