DEPOKNET – Pembenahan infrastruktur di bidang jalan, drainase dan jalan lingkungan menjadi tiga hal yang sangat signifikan. Karena program jalan dan lingkungan disebut dapat membantu masyarakat terbebas dari kemacetan.
Hal tersebut diungkap secara gamblang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok, Drs. Manto, M.Si usai menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Depok tahun 2018 di Hotel Bumi Wiyata, Margonda Depok
Manto menyebut bahwa pihaknya tengah fokus terkait tiga hal itu. Sebab katanya, dengan adanya program jalan dan lingkungan, masyarakat pastinya akan terbantu. Contohnya, masalah kemacetan harus ada upaya intervensi menyelesaikan jalan yang kurang bagus.
“Saat ini jalan kota yang kurang baik hanya tersisa sekitar lima persen saja, kita akan focus selesaikan itu dan diharapkan dua atau tiga tahun lagi tuntas, di tahun selanjutnya tinggal rehab saja,” sebutnya
Kadis hasil Lelang Jabatan tahun 2015 ini mengungkap bahwa dari struktur anggaran yang ada pada dinas PUPR tahun aggaran 2017, yakni dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp 336 miliar diprioritaskan sebesar 54 persen kepada pembangunan jalan dan drainase lingkungan, 28 persen untuk Sumber Daya Air (SDA), jalan lingkungan dan jembatan.
“Kami selalu berkomitmen untuk terus berupaya membenahi jalan-jalan yang rusak. Ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan visi Kota Depok yaitu unggul, nyaman dan religius. Pembangunan infrastruktur dilakukan agar warga nyaman,” tegasnya.
Sebelumnya kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Depok memprediksi tahun 2017 hingga tahun 2018 kota Depok akan semakin parah tingkat kemacetannya karena pemerintah kota Depok di Tahun Anggaran 2017 sama sekali tidak mengupayakan anggaran tiga kegiatan dan langkah strategis paling utama untuk meningkatkan kapasitas jalan yaitu pertama menambah ruas jalan baru, kedua melebarkan jalan, dan ketiga memperluas persimpangan jalan di dinas terkait (PUPR) guna menyelesaikan masalah kemacetan yang ada.
“Tahun anggaran 2017 tidak ada satu meter pun kegiatan pelebaran jalan dan memperluas persimpangan jalan apalagi menambah ruas jalan baru. Kalau ketiga hal tersebut tidak dilakukan jangan berharap kita bisa menyelesaikan problem kemacetan, dan kalau masih seperti ini saya yakin 2021 Depok bakal macet total,” tutur Kadishub, Drs. Gandara Budiana di ruang kerjanya Selasa lalu (14/3).
Secara terpisah, pengamat kebijakan publik kota Depok, Sigit mengkritik konsep Pemkot Depok terkait penyelesaian masalah kemacetan yang hanya fokus pada peningkatan volume jalan saja.
Sigit mengatakan, kemacetan yang terjadi di kota Depok akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pemekaran kota. Kemacetan tidak akan pernah selesai dengan hanya meminimalisir simpul-simpul kemacetan secara parsial. Terlebih jika yang diatasi hanya yang terlihat di permukaan saja dan tidak menyentuh akar masalah.
“Ketika ini terjadi maka apapun yang dilakukan pemerintah tidak akan memberi dampak dan solusi kemacetan secara berkelanjutan,” ujarnya
Kualitas rencana tata ruang kota juga belum memadai dan tidak menunjang rencana penyelesaian masalah kemacetan. Selain itu pengendalian pemanfaatan ruang yang masih sangat lemah sehingga menyebabkan instrumen penataan ruang menjadi tidak efektif.
“Hasil pengamatan kami dan sesungguhnya bisa dilihat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat, menunjukkan bahwa penataan ruang kota Depok tidak mampu mengendalikan penumpukan lebih dari 70 persen kegiatan ekonomi di kota Depok yang hanya terpusat di Margonda seperti pusat kegiatan komersial, pemerintahan, perdagangan dan jasa,” ungkap suami Mellasari Mellasari yang sering dijuluki profesor ini (CPB/DepokNet).
