DEPOKNET – Walikota Depok beserta jajarannya dinilai tidakmelakukan pengawasan terhadap lingkungan yang menyeluruh terkait maraknya komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kota Depok.Tuduhan itu dilontarkan secara keras oleh Pengamat Kebijakan Publik, Jeanne Noveline Tedja, Rabu (10/1/2018).
Mantan anggota DPRD kota Depok 2009-2014 yang merupakan Ketua Panitia Khusus(Pansus) penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Layak Anak ini mengatakan, sangat nyata sekali pemerintah kota Depok tidak hadir dalam kehidupan masyarakat kota Depok karena tidak adanya kontrol sosial terhadap perilaku seksual menyimpang yang sering dipertontonkan oleh komunitas LGBT secara terbuka di ruang publik termasuk melalui jejaring media sosial.
“Seharusnya Walikota bisa mengantisipasi tumbur suburnya komunitas gay ini mengingat Depok sebagai wilayah strategis bagi komunitas gay untuk berkumpul,” sebut wanita yang biasa disapa Nanne ini.
Nannemenyebut, Walikota perlu memahami apa yang terjadi di kota yang dipimpinnya dengan seharusnya melakukan koordinasi yang efektif bersama bawahannya terutama Lurah dan Camat maupun dinas terkait lainnya dan melakukan tindakan tegas untuk membubarkan komunitas LGBT karena keberadaan dan kegiatannya tentunya telah membuat masyarakat resah dan mengkhawatirkan tumbuh kembang generasi muda di kota Depok, apalagi Depok sudah mencanangkan menuju Kota Layak Anak.
“Walikota harus blusukan melihat langsung apa yangterjadi, tidak cukup dengan kegiatan sosialisasi yang sifatnya seremonial semata, dan jangan hanya percaya laporan dari Lurah, Camat ataupun Kepala Dinas yang mengatakan semua aman-aman saja,” sebutnya.
Apalagi kata Nanne, sejak 2014 jumlah angka komunitas ini sudah meningkat signifikan, maka dirinya mengingatkan jikalau memang mau mewujudkan visi menjadikan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, maka Walikota wajib melakukan investigasi dan koordinasi dengan Camat dan Lurah serta aparat TNI dan Polri serta para tokoh dan elemen masyarakat lainnya, lalu bubarkan tempat-tempat komunitas LGBT berkumpul.
Bahkan secara tegas Nannemenekankan agar diganti saja Camat dan Lurah kalau sampai tidak mengetahuiatau merasa kecolongan jika di wilayahnya terdapat tempat ngumpul kaum LGBT. Intinya kata Nanne,pemerintah kota harus berani membubarkan dan lalu melakukan pembinaan secara nyata.
“Yang saya persoalkan disini bukan masalah orientasi seksual, karena pasti akan meluas kemana-mana. Tapi yang jadi topik adalah tidak sesuainya visi kota Depok yang dicanangkan Walikota dan Wakilnya dengan kenyataan yang ada bahwa Depok telah jadi surga kaum LGBT khususnya Gay. Disini saya ingin men-challange Walikota, apa tindakan yang akan diambil dan bagaimana dia mewujudkan visinya itu,” jelas Nanne.
Ditambahkan Nanne, sepanjang tahun 2017 juga telah terungkap dua pabrik narkoba dengan skala besar di Kota Depok. Jumlah pecandu narkoba pun juga semakin meningkat dan banyak diantara mereka yang masih berusia anak.
Dengan nada menyindir, Nanne pun mengucapkan ‘selamat’ kepada Walikota dan Wakil Walikota Depok yang telah menjadikan Depok sebagai ‘Friendly City‘ bagi kaum gay dan pecandu narkoba.
Sebab sungguh miris dan sangat memprihatinkan katanya, kota yang dipimpin oleh seorang tokoh agama yang diusung oleh partai berideologi agama, namun jumlah komunitas LSL (Laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki) alias gaybisa tumbuh subur. Tentunya kata Nanne, hal ini tidak sejalan dengan visi yang dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021 yaitu menjadikan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.
“Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana Walikota dan Wakil Walikota dapat mencapai visinya menjadikan Depok sebagai Kota yang unggul, nyaman dan religius. Nyaman bagi siapa? Nyaman bagi kaum gay dan bandar narkoba?” tutupnya.(CPB/DepokNet)
