Registrasi Pelanggan Baru PDAM Depok
Redaksi DepokNet (DNet)
DEPOKNET – Pernyataan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid yang mengungkapkan 70 persen siswi SMP di Kota Depok sudah tidak lagi perawan banyak mengundang tanggapan dari masyarakat.
Apalagi, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) juga telah mengungkapkan sejak lima tahun lalu melalui hasil survei mereka, dimana sebanyak 93,7 persen siswi SMP dan SMA di Kota Depok mengaku sudah tidak perawan.
Bahkan, dari angka 93,7 persen tersebut, terdapat 61,2 persen diantaranya mengaku memilih aborsi atau menggugurkan kandungan.
Menanggapi pemberitaan yang terjadi, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KAMI ADA, Tatang S.E.,S.H.,M.H.,CPL menyatakan prihatin dan kegelisahannya jika fakta itu benar adanya.
Menurut Tatang, hal ini merupakan tamparan keras terhadap para penentu kebijakan di kota Depok yang telah menggaungkan Depok sebagai Kota Layak Anak.
“Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak seakan di sobek-sobek dengan penyataan ini, karena jelas para siswi SMP itu masih terhitung anak-anak atau belum dewasa, jadi apakah ini hasil yang diharapkan dari Perda itu, ini jelas tamparan keras buat kota Depok,” sebut Tatang, Jumat (25/12)
Kegelisahan Tatang dan seluruh warga kota Depok jelas beralasan sebab yang paling berefek tentunya adalah psikologis para siswi SMP dan SMA di kota Depok.
“Bagaimana pandangan negatif dari siswi sekolah-sekolah lain diluar kota depok terkait pemberitaan ini, siswi SMP dan SMA di Depok akan menjadi ejekan dan ledekan karena banyak yang tidak perawan mengacu temuan tersebut,” ucap Pengacara muda ini.
Selanjutnya Tatang mendesak pemerintah kota Depok bisa segera menyikapi kondisi ini jika memang data tersebut benar terbukti. Sebab menurutnya, para siswi itu hanyalah korban dari lemahnya pengawasan keluarga atau orangtua termasuk pemerintah kota Depok dalam mewujudkan kebijakan tentang kota layak anak.
“Anggota Dewan PKS itu harusnya ikut bertanggung jawab. Jangan hanya bisa mengeluarkan statement saja, tapi harus bisa menyelesaikan kasus ini sampai tuntas. Apalagi beliau itu istri dari mantan Walikota Depok yang pertama mencanangkan Depok Kota Layak Anak,” tegasnya
Terakhir Tatang berharap di periode kedua Walikota Mohommad Idris menjabat nanti dapat membuktikan efektifitas Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga tidak muncul lagi kondisi parah terhadap anak di kota Depok.
“Saya berharap soal siswi SMP ini adalah terakhir, jangan ada lagi kondisi buruk menimpa anak-anak di kota Depok. Walikota Depok dengan wakilnya yang baru harus memastikan itu,” tutupnya. (Ant/CPB/DepokNet)
